KabarBaik.co, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mulai memacu percepatan pelaksanaan proyek infrastruktur tahun anggaran 2026. Langkah strategis ini diambil mengingat waktu efektif pada semester pertama yang dinilai semakin terbatas.
Kepala Bidang Konstruksi dan Tata Ruang Dinas PUPR Jember, A.R. Nuya, mengungkapkan bahwa hingga akhir April 2026, sebagian besar program pembangunan masih berada pada tahap perencanaan. Mengingat waktu kerja semester pertama hanya tersisa sekitar dua bulan, percepatan menjadi kebutuhan mendesak.
“Untuk semester pertama praktis tinggal dua bulan lagi. Kami harus bergerak cepat,” ujar Nuya, Selasa (12/5).
Nuya menjelaskan strategi pembagian target proyek akan ada dua tipe yakni, paket Non-Tender ditargetkan rampung sepenuhnya sebelum akhir semester pertama.
“Untuk proyek Tender diupayakan tetap berjalan konsisten sesuai jadwal (on track) agar tidak meleset dari target tahunan,” ungkapnya.
Menurutnya, pengerjaan infrastruktur jalan sangat bergantung pada kondisi cuaca dan tahapan teknis yang ketat. Oleh karena itu, memulai lebih awal adalah kunci agar target pembangunan tercapai tepat waktu tanpa terhambat kendala musiman.
Di sisi lain, Anggota Komisi C DPRD Jember, Agung Budiman, memberikan peringatan keras agar pemerintah daerah tidak mengulangi pola lama, yakni menumpuk pengerjaan proyek di akhir tahun anggaran.
Agung menekankan dua poin krusial terkait percepatan ini, yang pertama kualitas pembangunan. Menurutnya proyek yang dikerjakan terburu-buru di akhir tahun berisiko mengalami penurunan kualitas.
“Jangan sampai pekerjaan menumpuk di akhir tahun. Selain serapan anggaran lambat, hal itu sangat berisiko pada kualitas hasil fisik pembangunan,” tegas Agung.
Politisi Golkar itu juga menyoroti pentingnya konsistensi mutu sejak tahap uji coba hingga penyelesaian akhir. Ia meminta tim pengawas lapangan untuk tidak lengah dalam memantau spesifikasi teknis.
“Kalau saat trial (uji coba) hasilnya bagus, maka saat pelaksanaan mutunya harus tetap sama. Jangan sampai ada penurunan kualitas setelah kontrak ditandatangani,” pungkasnya.
Agung mengingatkan agar seluruh kontraktor dan pihak terkait mematuhi pakta integritas dan ketentuan kontrak. Pengawasan berkelanjutan akan terus dilakukan oleh pihak legislatif guna memastikan infrastruktur yang dibangun benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. (*)
