KabarBaik.co – Pemkab Kediri melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengusulkan sebanyak 3.225 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada tahun 2025.
Formasi tersebut terdiri dari 1.587 guru, 130 tenaga kesehatan, dan 1.508 tenaga teknis. Skema ini diproyeksikan sebagai solusi transisi usai penghapusan tenaga honorer yang ditetapkan pemerintah pusat.
Kepala BKPSDM Kabupaten Kediri Noor Rokhayati menjelaskan bahwa PPPK paruh waktu ditujukan untuk mengakomodasi tenaga honorer maupun kontrak yang tidak lolos dalam seleksi PPPK reguler.
“Formasi ini untuk memberikan kepastian berupa nomor induk pegawai. Gaji yang diterima juga sama dengan yang sekarang diperoleh tenaga kontrak,” terang Noor, Rabu (17/9).
Dalam skema ini, masa kontrak ditetapkan selama satu tahun. Meski begitu, Pemkab masih menunggu regulasi lanjutan dari pemerintah pusat mengenai mekanisme perpanjangan kontrak.
“Untuk pemberkasan, mereka akan melakukan secara mandiri melalui akun masing-masing. Dokumen yang wajib diunggah antara lain Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK),” tambah Noor.
Menurutnya, mekanisme ini lebih transparan sekaligus memudahkan proses pengawasan administrasi. Selain itu, langkah ini menjadi jawaban atas kebutuhan tenaga kerja di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis tanpa harus melanggar aturan baru pengelolaan ASN.
“Program ini menyasar peserta yang sebelumnya ikut seleksi PPPK tapi belum lolos. Dengan begitu, mereka tetap memiliki kesempatan memperoleh pengakuan status kerja sekaligus gaji yang layak,” tegasnya.
Seperti diketahui, pemerintah pusat tengah menyiapkan payung hukum terkait PPPK paruh waktu. Skema ini memungkinkan daerah tetap memanfaatkan tenaga honorer yang masih dibutuhkan, sekaligus memastikan pelayanan publik tidak terganggu. (*)
