KabarBaik.co, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mulai menata ulang data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar diterima warga yang membutuhkan. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas instansi yang melibatkan Baznas Sidoarjo, Dinas Sosial, Dinas Perkim CKTR, dan Diskominfo Kabupaten Sidoarjo.
Pembahasan itu berlangsung dalam rapat koordinasi di Ruang Delta Wicaksana (Opsroom) Setda Kabupaten Sidoarjo, Senin (15/6). Fokus utama rapat adalah menyinkronkan data penerima bantuan RTLH yang selama ini tersebar di berbagai instansi agar menjadi satu basis data yang terintegrasi.
Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan validitas data menjadi kunci keberhasilan program perbaikan rumah warga kurang mampu. Karena itu, seluruh data yang dimiliki masing-masing lembaga harus dipadukan dan diverifikasi kembali sebelum digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan.
“Data yang konkret harus kita satukan menjadi satu data. Kita petakan mana rumah yang belum tertangani, mana yang sedang ditangani, dan berapa jumlah yang masih membutuhkan bantuan,” ujar Subandi.
Menurutnya, proses verifikasi lapangan perlu dilakukan secara menyeluruh agar bantuan tidak meleset dari sasaran. Pemkab Sidoarjo bahkan menargetkan dalam tiga hingga empat tahun ke depan sudah memiliki peta yang jelas terkait jumlah RTLH yang masih membutuhkan penanganan.
“Data yang ada harus dikroscek kembali sehingga rumah yang benar-benar tidak layak huni bisa segera kita tangani. Harapan saya dalam tiga sampai empat tahun ke depan kita memiliki peta yang jelas mengenai jumlah RTLH yang benar-benar perlu mendapatkan bantuan,” katanya.
Subandi juga menegaskan bahwa data dari Dinas Sosial akan menjadi rujukan utama dalam menentukan calon penerima bantuan. Selain itu, ia mengingatkan bahwa program RTLH yang dibiayai melalui Baznas bersumber dari zakat dan infak ASN Kabupaten Sidoarjo sehingga harus dijalankan secara profesional dan tanpa intervensi pihak mana pun.
Sementara itu, Ketua Baznas Sidoarjo Agus M. Chasbil Azis Salju Sodar mengungkapkan saat ini terdapat 289 calon penerima bantuan RTLH yang masih masuk daftar tunggu. Seluruh data tersebut akan diverifikasi kembali sebelum bantuan disalurkan.
“Untuk melakukan kroscek penerima bantuan RTLH ini dari data kami ada sebanyak 289 yang tengah waiting list. Kami membutuhkan waktu sekitar dua sampai tiga bulan untuk kroscek di lapangan,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Diskominfo Kabupaten Sidoarjo Eri Sudewo menjelaskan seluruh data penerima bantuan akan dihimpun dalam sistem data warehouse milik Pemkab Sidoarjo. Nantinya, data tersebut juga akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar proses penyaluran bantuan semakin tepat sasaran.
Sedangkan Dinas Sosial dan Dinas Perkim CKTR menyatakan siap melakukan verifikasi ulang di lapangan. Hasil pendataan tersebut akan disatukan dengan data Baznas sehingga Pemkab Sidoarjo memiliki satu data terpadu sebagai dasar penanganan RTLH di masa mendatang.(*)
