KabarBaik.co, Mataram — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadikan Pra-Musrenbang RKPD 2027 sebagai titik balik untuk meninggalkan pola perencanaan lama yang sektoral menuju pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis kolaborasi.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri atau yang akrab disapa Umi Dinda, menegaskan bahwa momentum Pra-Musrenbang 2026 harus dimanfaatkan untuk membongkar kebiasaan lama dalam penyusunan program pembangunan yang selama ini dinilai tidak sinkron.
Menurutnya, sinkronisasi dokumen perencanaan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, menjadi fondasi utama agar arah pembangunan lebih terukur dan tepat sasaran.
“RPJP bukan sekadar dokumen, tapi kompas. Kalau tidak selaras dengan kondisi riil di lapangan, maka kita hanya berjalan tanpa arah,” ujarnya saat membuka Pra-Musrenbang di Hotel Lombok Raya Mataram, Selasa (14/4).
Ia menilai, selama ini masih kuat ego sektoral yang menyebabkan tumpang tindih program hingga berujung pada pemborosan anggaran. Karena itu, perubahan cara pandang menjadi hal mendesak, dari yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri menjadi kerja kolektif lintas wilayah.
“Provinsi tidak bisa bekerja sendiri, begitu juga kabupaten/kota. Kita adalah satu kesatuan sistem. Jika tidak sinkron, maka program sebesar apa pun tidak akan berdampak maksimal,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Umi Dinda juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga pada ketepatan eksekusi di lapangan.
Ia mendorong agar program prioritas seperti Desa Berdaya dapat direplikasi secara luas dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, terutama untuk menekan angka kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen.
Pra-Musrenbang kali ini juga diarahkan menjadi ruang dialog terbuka, bukan sekadar seremoni tahunan. Kepala daerah dan organisasi perangkat daerah diminta menyampaikan persoalan riil di lapangan secara jujur, tanpa dibungkus laporan normatif.
“Saya tidak butuh laporan yang bagus di atas kertas. Saya ingin tahu apa yang macet di desa, apa yang tidak jalan di kabupaten. Dari situ kita cari solusi bersama,” tegasnya.
Pendekatan ini menandai pergeseran penting dari perencanaan administratif menuju perencanaan berbasis pemecahan masalah.
Sebagai arah kebijakan ke depan, Pemprov NTB menetapkan tiga fokus utama pembangunan 2027.
Pertama, penguatan ketahanan pangan berbasis perlindungan lahan, lalu akselerasi ekonomi digital dan UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengangguran berbasis data.
Di tengah keterbatasan fiskal dan dinamika ekonomi global, Pemprov NTB tetap optimistis mampu menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit secara merata, dengan syarat perencanaan dilakukan secara presisi dan dijalankan secara konsisten.
“Perencanaan tidak boleh berhenti sebagai dokumen. Ia harus hidup, bekerja, dan dirasakan masyarakat,” tutup Umi Dinda.(*)
