KabarBaik.co- Istana Negara, Senin (8/9) sore, menjadi saksi momen bersejarah ketika Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia. Sosok teknokrat ini menggantikan Sri Mulyani Indrawati, figur yang selama bertahun-tahun identik dengan disiplin fiskal dan kredibilitas kebijakan keuangan Indonesia di mata dunia.
Pengangkatan Purbaya menandai reshuffle Kabinet Merah Putih jilid terbaru yang juga mengganti sejumlah pos strategis. Termasuk Menko Polhukam Budi Gunawan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi , Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, serta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding.
Namun, posisi Menteri Keuangan tentu menjadi sorotan terbesar. Seba, jabatan ini sangat menentukan arah kebijakan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.
Purbaya bukanlah wajah baru di dunia ekonomi Indonesia. Lahir di Bogor pada 7 Juli 1964, ia memulai pendidikan tinggi di bidang Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB). Namun, gairah intelektual membawanya berbelok ke bidang ekonomi. Ia melanjutkan studi ke Purdue University, Indiana, Amerika Serikat, hingga meraih gelar Master of Science (MSc) dan kemudian Doctor of Philosophy (PhD) di bidang Ilmu Ekonomi.
Perjalanan kariernya tidak dimulai dari birokrasi, melainkan dari industri energi global. Pada 1989–1994, Purbaya bekerja sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA, perusahaan jasa migas internasional. Namun, kecintaannya pada analisis ekonomi membawanya pulang ke tanah air, di mana namanya kemudian melambung sebagai salah satu analis ekonomi paling berpengaruh pada awal 2000-an.
Di Danareksa Research Institute, Purbaya menjabat sebagai Senior Economist (2000–2005) dan kemudian Chief Economist (2005–2013). Dari sinilah reputasinya sebagai analis makroekonomi yang tajam terbentuk. Di tengah gonjang-ganjing ekonomi global, Purbaya sering muncul di media sebagai pengamat yang lugas dan berbasis data. Ia juga dipercaya sebagai Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008) dan Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (2013–2015).
Purbaya tidak hanya dikenal sebagai akademisi dan ekonom korporat, tetapi juga sebagai teknokrat yang dipercaya pemerintah lintas rezim. Pada 2010–2014, ia menjadi Anggota Komite Ekonomi Nasional, lembaga penasihat presiden bidang ekonomi. Di periode berikutnya, ia dipercaya menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi di sejumlah kementerian, mulai dari Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, hingga Kemenko Maritim.
Pada 2015, ia juga sempat menduduki kursi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (KSP), sebelum kemudian menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (2018–2020). Jabatan ini menempatkannya dekat dengan isu-isu strategis seperti ketahanan energi, kedaulatan maritim, dan pembangunan infrastruktur.
Puncak kariernya di sektor keuangan datang pada 3 September 2020, ketika Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2020. Dalam kapasitas ini, Purbaya memimpin lembaga penting yang menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan Indonesia, terutama saat pandemi Covid-19 mengguncang stabilitas ekonomi global.
Di bawah kepemimpinannya, LPS memperkuat jaring pengaman perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta aktif mendukung kebijakan pemulihan ekonomi nasional.
Pelantikannya sebagai Menkeu kini membawa Purbaya ke panggung utama kebijakan nasional. Ia menghadapi tantangan besar. Bagaimana menjaga disiplin fiskal, meredam gejolak pasar, sekaligus mengeksekusi agenda ambisius Presiden Prabowo. Mulai dari program makan siang nasional hingga peningkatan belanja pertahanan.
Reaksi pasar terhadap penunjukannya pun beragam. Menurut laporan Reuters, indeks saham Jakarta sempat melemah 1,3 persen setelah pengumuman, sementara rupiah justru menguat 0,7 persen, lonjakan terbesar dalam dua bulan terakhir.
Dalam pernyataan perdananya, Purbaya menunjukkan optimisme tinggi. Ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menembus angka 8 persen, asalkan ada sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat reformasi struktural. “Kita harus bergerak cepat, tidak ada waktu untuk menunda,” ujarnya, menegaskan arah kebijakan fiskal yang proaktif.
Meski demikian, sejumlah analis mengingatkan bahwa Purbaya harus mampu menjaga kredibilitas fiskal yang telah dibangun pendahulunya. Sri Mulyani dikenal luas karena ketegasannya menjaga defisit dan utang agar tetap terkendali. Purbaya, dengan latar belakang teknokratis dan rekam jejak panjang, diharapkan bisa menyeimbangkan kebutuhan belanja negara yang besar dengan komitmen menjaga stabilitas makroekonomi.
Perjalanan panjang Purbaya dari insinyur, ekonom, teknokrat, hingga kini Menteri Keuangan menunjukkan kombinasi pengalaman yang jarang dimiliki seorang pejabat. Ia pernah berkecimpung di dunia internasional, terjun langsung ke sektor swasta, memimpin lembaga keuangan strategis, sekaligus memahami dinamika birokrasi pemerintahan. Kini, di bawah sorotan publik dan tekanan pasar, Purbaya harus membuktikan bahwa rekam jejaknya cukup untuk menjawab tantangan zaman: mengelola keuangan negara di era penuh gejolak.
Sebelum resmi dilantik menjadi Menkeu, data LHKPN per 2024, kekayaan Purbaya mencapai Rp 39,21 miliar. Angka itu tersebar di properti, kendaraan, aset bergerak, surat berharga, dan kas. Aset terbesarnya adalah tanah dan bangunan senilai Rp 30,5 miliar, terletak di kawasan Jakarta Selatan.
Selain itu, ia memiliki beberapa kendaraan seperti Mercedes Benz (2008), BMW Jeep (2019), Toyota Alphard (2019), Peugeot 5008 (2019), serta dua motor Yamaha XMAX dan Honda Vario senilai total Rp 3,61 miliar. Harta bergerak lainnya mencapai Rp 684 juta, surat berharga Rp 220 juta, dan kas serta setara kas Rp 4,2 miliar. Purabaya tidak tercatat memiliki utang sama sekali.
Total kekayaan sebesar Rp 39,21 miliar tersebut naik bila dibandingkan LHKPN sebelumnya, yang sekitar Rp 32,8 miliar atau ada kenaikan 19,36 persen. Dibandingkan Sri Mulyani yang tercatat memiliki kekayaan hingga mencapai lebih dari dua kali lipat dari kekayaan Purbaya.
Tentu, masyarakat menaruh harapan besar, dengan portofolio keahlian yang luas, dikombinasikan integritas, Purbaya mampu menjawab tantangan berat menjaga pertumbuhan dan stabilitas fiskal. Rekam jejak itu harus menjadi modal utama untuk membangun kepercayaan, baik domestik maupun global. (*)
