KabarBaik.co- Sorot kamera tengah mengarah ke Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan (Menkeu) Kabinet Merah Putih. Ini setelah ekonomi nasional tengah dalam guncangan. Berpayung mendung. Tantangan disebut-sebut kian berat. Baik faktor internal maupun eksternal. Karena itu, belakangan suara-suara menuntut mundur Sri Mulyani pun terdengar makin nyaring.
Sri Mulyani telah mendengar kabar tersebut. Selepas bertemu dan berbuka puasa bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara beberapa hari lalu (12/3), sejumlah wartawan menanyakan kabar tentang rumor mundur tersebut. Namun, perempuan kelahiran Bandar Lampung, 26 Agustus 1962, itu hanya menjawabnya dengan senyuman.
’’Kami mendesak Sri Mulyani, Wakil Menteri, dan Dirjen Pajak untuk mundur karena gagal menjalankan mandat disiplin fiskal tanpa rencana jelas, dan tidak berani melakukan terobosan pajak, justru merusak sistem perpajakan yang ada melalui buruknya implementasi Coretax,’’ kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira dalam siaran tertulisnya seperti dilansir sejumlah media, Jumat (14/3).
Bukan tanpa alasan tuntutan mundur tersebut. Bhima menyebut, anjloknya penerimaan pajak pada awal tahun 2025, berpotensi memicu lonjakan utang pemerintah yang diperkirakan tembus Rp 10.000 triliun hingga akhir tahun mendatang. ’’Bayangkan kalau Januari saja utangnya naik 43,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, maka akhir 2025 diperkirakan utang pemerintah tembus Rp 10.000 triliun,” ungkapnya.
Menurut dia, beban bunga utang pasti naik tajam tahun depan dapat membuat overhang utang hingga memicu crowding out effect di sektor keuangan. Karena itu, pihaknya memperkirakan efisiensi belanja ekstrem lebih brutal lagi tahun depan. Krisis pajak yang dipicu buruknya implementasi sistem digitalisasi perpajakan terbaru (Coretax), dianggap telah merusak stabilitas fiskal.
Situasi ini, lanjut dia, juga berpotensi bakal menurunkan peringkat surat utang pemerintah akibat hilangnya kepercayaan investor. Bhima menilai, kinerja keuangan di awal tahun 2025 ini merupakan rapor merah bagi Menkeu beserta jajarannya.
Apakah kondisi ekonomi yang berpayung mendung saat ini menjadi sinyal senja kalaning Sri Mulyani? Ia bakal mundur atau bakal di-reshuffle? Seperti adagium setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya? Yang jelas, soal kabar Sri Mulyani mundur itu juga mendapat tanggapan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Dia mengatakan, belum bisa mengonfirmasi isu tersebut. ’’Saya belum ketemu Presiden,” katanya kepada awak media di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (14/3).
Menafsir Nasihat ”Hati-hati” dari Jokowi Atas Kebijakan Efisiensi Presiden Prabowo
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menepis isu terkait Menkeu Sri Mulyani yang akan mundur. Sejauh yang didengar, pertemuan antara Sri Mulyani dengan Presiden Prabowo itu hanya sebatas berbuka puasa bersama sambil membahas kondisi ekonomi terkini Indonesia. ’’Saya sudah juga cek kepada pemerintah belum ada rencana reshuffle,’’ kata Dasco di sela kunjungan kerjanya di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat (14/3).
Menurut Dasco, isu Sri Mulyani mundur adalah kabar tak berdasar. Dia mengatakan, seperti dapat dilihat di media, pertemuan antara Menkeu dan Presiden penuh keakraban. ‘’Saya pikir isu yang dibuat di luar itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendor,’’ paparnya.
Sementara itu, dalam unggahannya di laman Instagram, Sri Mulyani menceritakan bahwa kemarin sore (13/3), dirinya bersama jajaran Kemenkeu telah bertemu dengan lebih dari 60 analis ekonomi untuk membahas APBN terkini. ‘’Kami paparkan secara holistik mengenai fundamental perekonomian nasional dan global serta implikasinya terhadap kinerja APBN,’’ tulisnya.
Dia mengungkapkan. Indonesia turut terdampak oleh kebijakan Trump 2.0 yang memicu perang dagang dan disrupsi perekonomian dunia. Meski demikian, Indonesia tetap berhasil mempertahankan momentum perekonomian dengan pertumbuhan stabil di atas 5 persen.
’’Pemerintah terus memberikan stimulus yang dibutuhkan untuk mendorong daya beli masyarakat dan menjaga kestabilan rantai pasok, khususnya selama bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idulfitri,’’ tambahnya. Pemerintah akan senantiasa hadir dan berkomitmen untuk mendorong APBN bermanfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat.
Profil Sri Mulyani
Dilansir dari laman Kemenkeu, Sri Mulyani menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986). Melanjutkan pendidikannya di University of Illinois Urbana Champaign, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics (1990). Setelah itu ia mendapatkan gelar Ph.D of Economics (1992).
Menyedihkan! Dalam 10 Tahun Terakhir Utang BUMN Karya Bengkak hingga Rp 181 Triliun
Spesialis penelitian Ekonomi Moneter dan Perbankan serta Ekonomi Tenaga Kerja ini pada awal Oktober 2002 terpilih menjadi Executive Director Dana Moneter Internasional (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group). Sejak 1 November 2002, ia mewakili 12 negara anggota SEA Group di International Monetary Funds.
Pada 5 Desember 2005, Sri Mulyani dilantik menjadi Menteri Keuangan. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati banyak menorehkan prestasi, di antaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor.
Reformasi Kementerian Keuangan dinahkodainya dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum pada 18 September 2006 di Sidang Tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura.
Ia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 serta wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007. Sri Mulyani juga menjadi Menteri Keuangan terbaik untuk tahun 2006 oleh majalah Euromoney dan menjadi Menteri Keuangan terbaik di Asia di tahun yang sama oleh Emerging Market Forum.
Menuai Kontroversi, Anggota Kabinet Merah Putih Bergantian dalam Sorotan Publik
Di tahun 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kemudian pada 1 Juni 2010 Sri Mulyani Indrawati menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Pada tanggal 27 Juli 2016, Sri Mulyani dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan kembali dalam Kabinet Kerja.
Pada bulan Desember 2018, Sri Mulyani terpilih menjadi “Best Minister in the World” pada World Government Summit di Dubai. Masih pada tahun yang sama di bulan Oktober 2018, Global Markets memilihnya menjadi “Finance Minister of the Year – East Asia Pacific”. Gelar tersebut diberikan saat berlangsungnya IMF-WOrld Bank Group Annual Meetings di Bali.
Dalam organisasi sosial, Sri Mulyani menjabat sebagai Co-Chair of the Pathways for Prosperity Commission on Technology and Inclusive Development bersama Melinda Gates, dan juga Co-Chair of the World Economic Forum on ASEAN and sits on the Board of UNICEF’s Generation Unlimited Initiative.
Pada tahun 2019, Sri Mulyani kembali dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik di Asia Pasifik tahun 2019 versi majalah keuangan FinanceAsia. Penghargaan dari FinanceAsia ini diperoleh tiga tahun berturut-turut setelah sebelumnya diperoleh pada tahun 2017 dan 2018. Pada bulan Agustus 2019, ia dipilih sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia periode 2019-2023.
Tanggal 23 Oktober 2019, Sri Mulyani Indrawati terpilih kembali untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terakhir, tanggal 21 Oktober 2024, Sri Mulyani Indrawati terpilih untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jabatan ini adalah jabatan Menteri Keuangan yang keempat kalinya bagi Sri Mulyani pada kabinet yang berbeda. (*)
