KabarBaik.co – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, secara resmi mengumumkan pengunduran diri sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029. Langkah ini ditempuh usai pernyataannya dalam sebuah podcast viral menuai kontroversi karena dianggap menyinggung pelaku UMKM.
Keputusan itu ia umumkan lewat video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @rahayusaraswati, pada Rabu (10/9/2025).
“Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” kata Saraswati dalam video berdurasi lebih dari enam menit, Rabu (10/9/2025).
Saraswati, yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto, menyebut keputusan itu diambil setelah pernyataannya dalam sebuah podcast lama kembali memicu kontroversi.
Ia mengakui potongan ucapannya itu telah melukai banyak pihak, khususnya anak-anak muda yang tengah berjuang merintis usaha. Terlebih usai banyaknya kasus anggota dewan yang tengah disorot masyarakat karena tak berempati.
Tak hanya itu, para wailk rakyat yang tak berlaku dan berbicara selayaknya pun menjadi sasaran amukan massa. Dicopot dari jabatannya hingga penjarahan dikediamannya akhir-akhir ini.
“Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya,” ujarnya.
Meski telah resmi mundur dari kursi DPR RI, Saraswati berharap masih dapat menyelesaikan satu tugas legislasi terakhirnya, yakni pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan di Komisi VII DPR.
Ia juga berjanji akan menyalurkan sisa dana dapil untuk bantuan alat kesehatan, pelatihan kewirausahaan, serta pemberdayaan anak muda di wilayah yang ia wakili. Terlebih podcast yang viral menyangkut dan menyinggung soal UMKM di komisi yang ia wakili.
“Perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik tidak harus dari kursi di dapil. Selama ada ketidakadilan, selama ada rakyat yang belum bisa bersenyum, kita masih harus berjuang tiada akhir,” tegasnya.
Dalam video tersebut, Saraswati juga menegaskan tetap akan melanjutkan advokasi isu perdagangan manusia, krisis iklim, energi terbarukan, serta keterwakilan perempuan melalui organisasi yang ia pimpin di luar parlemen.
