KabarBaik.co, Surabaya – Dukungan APBN terhadap penguatan ketahanan pangan di Jatim terus dipercepat. Hingga 30 Juni 2026, realisasi anggaran ketahanan pangan di Jatim mencapai Rp 904,23 miliar atau melonjak 199,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jatim, Wahidin, mengatakan capaian tersebut menjadi realisasi tertinggi untuk semester pertama dalam beberapa tahun terakhir.
“Berdasarkan data yang kami himpun, realisasi ketahanan pangan hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp 904,23 miliar. Angka ini tumbuh 199,34 persen secara tahunan dan menunjukkan percepatan pelaksanaan program pemerintah di sektor pangan,” ujar Wahidin, Kamis (29/7).
Ia menjelaskan tren realisasi anggaran pada periode yang sama menunjukkan dinamika yang cukup besar. Pada 2023 realisasi tercatat sebesar Rp 1,045 triliun, kemudian menjadi Rp 805,66 miliar pada 2024 dan turun menjadi Rp 302,08 miliar pada 2025. Memasuki 2026, penyerapan anggaran kembali meningkat tajam.
Menurut Wahidin, akselerasi tersebut tidak terlepas dari peningkatan pagu anggaran yang signifikan. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 3,33 triliun, meningkat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan pagu 2025 yang sebesar Rp 947,76 miliar.
“Peningkatan pagu ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional,” katanya.
Besarnya dukungan APBN juga dinilai sejalan dengan posisi strategis Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Provinsi ini menjadi penyumbang terbesar nasional untuk tujuh komoditas utama, yakni cabai rawit dengan kontribusi 37,01 persen, susu 57,91 persen, daging sapi 20,20 persen, jagung 28,39 persen, padi 17,34 persen, pisang 28,63 persen, serta telur ayam 32,13 persen. Sementara itu, untuk komoditas bawang merah, Jawa Timur menempati peringkat kedua nasional dengan kontribusi sebesar 22,91 persen.
Realisasi anggaran ketahanan pangan tersebut berasal dari sejumlah kementerian dan lembaga. Kementerian Pekerjaan Umum mencatat penyaluran terbesar, yakni Rp 533,36 miliar atau 33,02 persen dari pagunya. Selanjutnya Kementerian Pertanian telah merealisasikan Rp 194,79 miliar atau 14,30 persen, sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyalurkan Rp 135,11 miliar atau telah mencapai 50,02 persen dari total pagu yang dialokasikan.
Pemerintah berharap percepatan penyerapan APBN tersebut mampu memperkuat produksi pangan, menjaga stabilitas pasokan, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi potensi pertanian, peternakan, dan perikanan di Jawa Timur. (*)
