KabarBaik.co, Jakarta – Ketua Komite IV DPD RI Senator Ahmad Nawardi, mendukung langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengoptimalkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk memperluas akses pembiayaan yang sehat bagi UMKM serta mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.
Menurut Nawardi, optimalisasi SLIK yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 dapat membantu meningkatkan kualitas dan keterkinian informasi debitur. Kebijakan tersebut mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan.
“Data kredit yang akurat dan mutakhir akan memberikan kepastian yang lebih baik bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah, dalam mengakses pembiayaan dari lembaga jasa keuangan,” ujar Nawardi, Rabu (8/7).
Ia menjelaskan penerapan ambang batas informasi debitur untuk nominal di atas Rp 1 juta perlu disosialisasikan secara luas agar masyarakat memahami bahwa SLIK bukanlah daftar hitam dan bukan satu-satunya faktor penentu persetujuan kredit. Keputusan pembiayaan tetap berada pada masing-masing lembaga jasa keuangan berdasarkan analisis kelayakan, manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian.
Nawardi menilai optimalisasi SLIK harus diikuti dengan penguatan perlindungan konsumen. Lembaga jasa keuangan perlu memastikan proses pembaruan data berlangsung cepat, akurat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat apabila terdapat informasi yang perlu diperbaiki.
Ia juga mencatat bahwa SLIK telah dimanfaatkan oleh 2.169 pelapor hingga Juli 2026, dengan rata-rata 31 juta permintaan Informasi Debitur setiap bulan dan mencapai 35,3 juta permintaan pada April 2026. Sementara itu, hingga Mei 2026, kredit perbankan tumbuh 11,51 persen secara tahunan menjadi Rp8.918 triliun, kredit UMKM mencapai sekitar Rp1.500 triliun, dan kredit perumahan tumbuh 4,99 persen secara tahunan.
“DPD RI akan terus mengawal agar kebijakan sektor jasa keuangan benar-benar memperluas akses pembiayaan, memperkuat UMKM, membantu masyarakat memperoleh hunian layak, dan tetap menjaga kualitas kredit serta stabilitas sistem keuangan. Optimalisasi SLIK harus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan menambah beban administratif,” pungkas Nawardi. (*)
