KabarBaik.co, Surabaya – Sebagai bentuk pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Ketua Komite IV DPD RI Senator Ahmad Nawardi memimpin langsung kunjungan kerja lapangan ke kawasan Kertajaya, Kota Surabaya. Peninjauan ini difokuskan untuk memantau proses pendataan door-to-door Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di tingkat akar rumput guna menggali kondisi riil dan dinamika yang dihadapi para petugas di lapangan.
Kota Surabaya dipilih secara khusus oleh Nawardi karena statusnya sebagai episentrum penggerak ekonomi dan barometer iklim usaha di Jawa Timur, yang memiliki konsentrasi pelaku usaha non-pertanian terbesar di provinsi tersebut.
Karakteristik Surabaya dengan kepadatan penduduk serta aktivitas komersial yang tinggi dinilai sangat merepresentasikan kompleksitas tantangan nyata pendataan di wilayah perkotaan.
Dalam peninjauan di pemukiman warga tersebut, Nawardi berinteraksi secara intensif dengan petugas sensus yang tengah bertugas. Berdasarkan temuan di lapangan, beliau mencatat sejumlah kendala signifikan, mulai dari penyesuaian jam kunjungan petugas yang seringkali tidak bertepatan dengan waktu luang pemilik usaha, adanya hambatan birokrasi dari sebagian aparat kewilayahan setempat, hingga masih kurangnya literasi dan edukasi mengenai urgensi sensus di tengah masyarakat yang kerap memicu kesalahpahaman.
Di tengah berbagai tantangan dan resistensi warga tersebut, Nawardi memberikan apresiasi tinggi terhadap kegigihan para petugas lapangan yang tetap mampu menyelesaikan pendataan terhadap setidaknya 13 responden dalam satu hari di wilayah padat penduduk. Nawardi memastikan bahwa petugas telah menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara disiplin.
Nawardi menegaskan bahwa langkah mitigasi berupa koordinasi dan permohonan izin kepada Ketua RT setempat sebelum memulai pendataan adalah upaya preventif yang sangat krusial, bukan hanya untuk menjaga keamanan petugas, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat agar pendataan berjalan lancar.
Menilik skala wilayah Jawa Timur yang mencakup 666 kecamatan di 29 kabupaten dan 9 kota dengan total 8.501 desa atau kelurahan, pelaksanaan SE2026 merupakan salah satu tantangan demografis dan administratif terbesar. Mengacu pada hasil Sensus Ekonomi sebelumnya pada tahun 2016 (SE2016), Kota Surabaya mencatatkan 382.768 usaha non-pertanian, di mana 95 persen atau sebanyak 365.071 merupakan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan lima persen sisanya (17.697 usaha) merupakan Usaha Menengah Besar (UMB).
Nawardi memandang data dari SE2026 ini sangat penting sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi ke depan, mulai dari pemberdayaan UMKM, pemetaan investasi, hingga transformasi ekonomi digital yang menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Timur. Oleh karena itu, beliau turut menyoroti pentingnya dukungan inovasi digital dari Badan Pusat Statistik (BPS), seperti penggunaan platform Kendedes yang dirancang untuk memetakan direktori ekonomi hingga Satuan Lingkungan Setempat (SLS) terkecil secara akurat.
Hasil tinjauan lapangan di Surabaya ini nantinya akan dirangkum oleh Komite IV DPD RI dan dijadikan bahan evaluasi mendalam sebagai dasar perumusan rekomendasi kebijakan di tingkat pusat. Guna memastikan pelaksanaan SE2026 berjalan optimal, bebas dari hambatan birokrasi, dan menghasilkan data yang presisi.
Nawardi mengajak seluruh elemen masyarakat, jajaran pemerintah daerah, aparatur kewilayahan, serta para pelaku usaha untuk bersinergi dan bersikap kooperatif dalam menyukseskan agenda prioritas nasional ini demi mewujudkan kemajuan ekonomi daerah dan kesejahteraan bersama. (*)
