BAYANGKAN seorang ibu di pelosok desa yang harus memilih antara membeli beras atau sepatu sekolah anaknya. Lalu datang program Sekolah Rakyat: “Tenang Bu, sepatunya juga gratis dari negara.”
Ternyata, di balik janji mulus itu, negara berencana menggelontorkan Rp 27 miliar hanya untuk sepatu siswa serta guru. Kaus kakinya ada anggaran sendiri. Satu pasang? Bisa mencapai Rp 700 ribu di dokumen perencanaan. Sementara di pasar, sepatu sekolah anak yang layak harganya berkisar Rp 150–300 ribuan.
Ini bukan sekadar soal harga mahal. Soal kejujuran dan keterbukaan terhadap uang rakyat.
Sejatinya, kita sudah punya payung hukum yang tegas: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU ini lahir dari semangat reformasi agar badan publik tidak lagi menganggap informasi anggaran sebagai “rahasia negara”, melainkan hak setiap warga. Tujuannya jelas: membangun kepercayaan (trust) dan partisipasi publik. Semakin terbuka, semakin kecil ruang korupsi dan markup.
Namun, dalam kasus pengadaan sepatu Sekolah Rakyat ini, semangat UU tersebut terasa seperti dibiarkan menguap. Dokumen perencanaan yang bocor ke publik justru memicu kehebohan, bukan karena pemerintah yang proaktif membukanya. Harga yang mencolok, paket yang disebut terpecah-pecah, kabar penunjukan langsung, hingga ketidaksesuaian penjelasan pejabat publik, semua muncul karena ada yang “kurang terbuka” sejak awal. Mensos Saifullah Yusuf dikabarkan menyerahkan data ke KPK dan menonaktifkan dua pejabat. Itu langkah baik, tapi seharusnya bukan reaksi, melainkan prosedur standar.
Program Sekolah Rakyat sendiri memiliki niat mulia: memberikan akses pendidikan layak bagi anak-anak dari keluarga miskin, termasuk seragam dan alas kaki yang pantas. Tak ada yang salah dengan memberikan yang terbaik untuk anak bangsa. Yang salah adalah ketika “yang terbaik” itu dibiayai uang rakyat tanpa penjelasan yang terbaik pula kepada rakyat.
Setiap rupiah anggaran negara adalah titipan. Bukan milik menteri, direktur jenderal, atau penyedia barang. Ketika satu pasang sepatu bisa menghabiskan biaya setara dua atau tiga bulan SPP anak di sekolah swasta menengah, publik berhak tahu: Apa spesifikasinya? Mengapa tidak lelang terbuka sejak awal? Mengapa anggaran perencanaan jauh di atas harga pasar? Apakah ada spesifikasi teknis yang memang premium (kulit, teknologi anti-slip, dsb.) atau hanya angka yang menggelembung?
Transparansi bukan beban. Transparansi adalah investasi kepercayaan. Di era media sosial, satu dokumen yang tidak dijelaskan dengan baik bisa langsung menjadi narasi “pemerintah boros” atau lebih buruk lagi, “ada yang main”. Padahal, dengan keterbukaan sejak dini, misalnya mempublikasikan Rencana Anggaran secara rinci, spesifikasi barang, dan hasil kajian harga pasar—kontroversi ini bisa diminimalisir atau bahkan dihindari.
Kepada pemerintah, khususnya Kementerian Sosial: jangan anggap publik sebagai “penerima bantuan” semata. Publik juga adalah pemilik dana. Informasikan serupiah pun anggaran yang digunakan. Buat portal khusus Sekolah Rakyat yang menampilkan realisasi anggaran, pemenang tender, spesifikasi barang, dan laporan audit secara live. Libatkan masyarakat sipil dan KPK dalam pengawasan sejak perencanaan.
Bagi pejabat publik: ingat, akuntabilitas bukan hanya soal tidak korupsi, tapi juga tidak memberi kesan korupsi. Harga yang wajar, proses yang bersih, dan penjelasan yang cepat serta jujur jauh lebih murah daripada rusaknya kepercayaan publik.
Anak-anak Sekolah Rakyat berhak mendapat sepatu yang nyaman. Rakyat Indonesia juga berhak mendapat transparansi yang nyaman—tanpa harus ribut dulu di media sosial baru kemudian pejabat bereaksi. Karena pada akhirnya, program bagus tanpa kepercayaan publik akan menjadi sia-sia. Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, bukan hanya di akhir tahun anggaran.
Itu bukan permintaan berlebihan. Itu amanat Undang-Undang dan etika serta integritas bernegara. (*)
