KabarBaik.co, Malang – DPRD Kota Malang meminta Pemkot Malang memanfaatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD Tahun 2025 sebesar Rp 303 miliar untuk memperkuat sektor pelayanan dasar masyarakat, terutama kesehatan dan pendidikan.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menegaskan bahwa layanan kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam pemanfaatan anggaran sisa tersebut.
Menurutnya, keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) tidak boleh terganggu di tengah berbagai perubahan kebijakan pembiayaan kesehatan.
“Yang pasti kami selamatkan dulu adalah UHC. Kami tidak mau pelayanan minimum kepada masyarakat akhirnya terhenti,” ujar perempuan yang akrab disapa Mia, Kamis (25/6).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya informasi terkait kemungkinan perubahan skema pembiayaan peserta BPJS Kesehatan yang selama ini ditanggung pemerintah pusat. Apabila sebagian tanggung jawab pembiayaan dialihkan ke pemerintah daerah, Kota Malang harus menyiapkan tambahan anggaran untuk menjaga keberlangsungan layanan.
Mia mengungkapkan terdapat sekitar 6.000 peserta yang berpotensi masuk dalam skema pembiayaan daerah apabila tidak lagi ditanggung pemerintah pusat. Kondisi itu membuat kesiapan fiskal daerah menjadi faktor penting agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan kesehatan.
Menurutnya, kebutuhan pelayanan kesehatan terus meningkat setiap tahun. Selain penanganan penyakit menular seperti influenza dan campak, pemerintah juga harus memastikan pasien penyakit tidak menular, seperti diabetes, tetap memperoleh pengobatan rutin yang berkesinambungan.
“Kalau perawatan yang sifatnya rutin dan intensif kemudian terhenti karena anggaran tidak cukup, tentu kasihan masyarakat yang bergantung pada layanan itu,” jelasnya.
Selain kesehatan, DPRD juga menaruh perhatian pada sektor pendidikan. Mia menilai program beasiswa yang telah memiliki data penerima secara by name by address harus tetap berjalan tanpa kendala hingga akhir tahun anggaran.
Pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran pendidikan. Menurutnya, masih terdapat kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pendidikan namun belum sepenuhnya mendapatkan akses bantuan.
“Pendidikan juga harus jadi prioritas. Program beasiswa sudah terhitung by name by address. Tinggal memastikan alokasinya tepat sasaran dan memperhatikan warga yang belum mendapatkan akses bantuan,” tegasnya.
Di sisi lain, besarnya SILPA APBD Kota Malang Tahun 2025 turut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah. Mia menilai angka SILPA yang mencapai Rp303 miliar menunjukkan masih adanya sejumlah program yang tidak berjalan sesuai target.
Beberapa kegiatan, lanjut dia, baru terealisasi dalam kurun waktu sembilan bulan sehingga menyisakan anggaran yang cukup besar hingga akhir tahun. Kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar dana publik yang telah dialokasikan benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai SILPA hanya menjadi angka dalam laporan keuangan. Yang terpenting adalah bagaimana anggaran itu bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandasnya. (*)
