KabarBaik.co – Bakal Calon Bupati Sidoarjo, Subandi kembali menjadi sorotan tajam setelah pernyataannya yang membongkar rencana PKB dalam menghadapi Pilkada Sidoarjo mencuat ke publik.
Pernyataan tersebut mengungkapkan strategi partai untuk mencalonkan Ahmad Amir Aslichin yang akrab disapa Mas Iin, dan sekaligus mengajak perang terhadap partai pengusung bumbung kosong. Tindakan Subandi dinilai tidak etis oleh berbagai pihak, termasuk Forum Badan Permusyawaratan Desa (F-BPD) Sidoarjo.
Ketua F-BPD Sidoarjo, Sigit Setyawan mengungkapkan bahwa Subandi telah melakukan kesalahan besar dengan menerapkan politik pecah belah sejak awal.
Hal ini, menurut Sigit, menjadi salah satu alasan DPP PKB tidak memberikan rekomendasi pencalonan bupati kepada Subandi, dan justru memilih Mas Iin.
“Seharusnya Subandi menyadari, politik pecah belah yang dia terapkan menjadi pertimbangan mendasar DPP PKB dalam mengambil keputusan,” ujar Sigit, Kamis (5/9).
Lebih lanjut, Sigit menuturkan bahwa politik pecah belah tersebut sudah dirasakan di internal F-BPD, sebuah organisasi yang telah berjalan selama tujuh tahun.
Menurutnya, Subandi membentuk Paguyuban BPD dengan anggota mayoritas berasal dari desanya sendiri.
“Ini adalah langkah yang tidak sehat, terutama menjelang Pilkada. Kami di F-BPD jelas merasakan dampaknya,” tegas Sigit.
Subandi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Sidoarjo disebut-sebut mencoba memanfaatkan jabatannya untuk memperkuat posisinya. Namun, menurut Sigit, tindakan tersebut justru menimbulkan perpecahan di kalangan pengurus.
“Dia membentuk pengurus Paguyuban BPD dengan orang-orang dari desanya sendiri. Ini menunjukkan bagaimana Subandi mencoba memecah belah, dan DPP PKB pasti mengetahui ini,” tambah Sigit.
Sigit juga menilai bahwa DPP PKB telah mengambil langkah yang tepat dengan memberikan rekomendasi pencalonan kepada Mas Iin.
Menurutnya, Subandi belum mampu memimpin organisasi sebesar F-BPD yang memiliki anggota sekitar dua ribu orang.
“Jika mengurusi organisasi sebesar F-BPD saja belum maksimal, bagaimana bisa mengelola Kabupaten Sidoarjo yang memiliki tiga juta penduduk?” ujarnya.
Keputusan DPP PKB untuk memilih Mas Iin sebagai bakal calon bupati juga dianggap langkah yang lebih bijak dan tepat.
“Sidoarjo butuh pemimpin yang bisa mempersatukan, bukan memecah belah. Apa yang dilakukan PKB dengan mendukung Mas Iin adalah keputusan yang baik,” jelasnya.
Kritikan terhadap Subandi tidak hanya datang dari F-BPD. Gubernur LIRA, dalam perbincangan dengan Sigit, juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap politik pecah belah yang diterapkan Subandi.
“Teman-teman dari organisasi lain pun merasakan hal yang sama. Dalam diskusi kami, jelas terlihat ada kesalahan fatal dalam cara Subandi memimpin,” ungkap Sigit.
Meski Subandi masih aktif sebagai Plt Bupati dan Ketua DPC PKB Sidoarjo, langkah politiknya dianggap kurang bijak.
“Beliau mungkin merasa posisinya kuat, tapi jika ada kesalahan mendasar seperti politik memecah belah, maka itu sulit dimaafkan,” lanjut Sigit.
Dengan mencuatnya isu ini, F-BPD menyatakan dukungannya terhadap langkah DPP PKB yang mengalihkan dukungan kepada Mas Iin.
“Kami harap dengan dukungan PKB ke Mas Iin, Sidoarjo akan memiliki pemimpin yang lebih solid dan bisa mengakomodir kepentingan seluruh elemen masyarakat,” pungkas Sigit. (*)
