KabarBaik.co, Batu – Pemerintah Kota (Pemkot) Batu mencatatkan kondisi keuangan daerah yang positif pada pertengahan Juni 2026. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per 12 Juni 2026, daerah ini berhasil membukukan surplus anggaran sebesar Rp 25.790.156.289,56 setelah pendapatan melampaui realisasi belanja.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu, M. Nur Adhim, menjelaskan total Pendapatan Daerah telah mencapai Rp 348.516.985.120,65 atau 36,33 persen dari target APBD 2026 sebesar Rp 959.134.928.799,00. Sementara itu, realisasi Belanja Daerah baru menyentuh Rp 322.726.828.831,09 atau 30,36 persen dari pagu Rp 1.062.888.045.953,88.
Menurut Adhim, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus menunjukkan tren yang menggembirakan. Hingga pertengahan Juni, PAD telah terealisasi sebesar Rp 111.030.364.173,65 atau 32,18 persen dari target Rp 344.928.194.499,00.
Kontributor terbesar PAD masih berasal dari sektor Pajak Daerah yang berhasil mengumpulkan Rp 100.884.655.726,00 atau 35,12 persen dari target Rp 287,19 miliar. Dari sektor tersebut, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) menjadi penyumbang paling dominan dengan realisasi Rp 62.075.137.918,00 atau 45,14 persen dari target Rp 137,49 miliar.
“Realisasi PAD Kota Batu hingga pertengahan Juni menunjukkan perkembangan yang positif, khususnya dari sektor pajak daerah,” ujar M. Nur Adhim, Senin (22/6).
Selain pajak daerah, penerimaan PAD juga ditopang oleh Retribusi Daerah yang telah mencapai Rp 4.960.955.494,00 atau 17,38 persen dari target. Sementara itu, pos Lain-lain PAD yang Sah menyumbang Rp 5.184.752.953,65 atau 20,60 persen dari target yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat maupun Antar Daerah juga memberikan kontribusi signifikan dengan realisasi Rp 237.486.620.947,00 atau 38,66 persen dari target Rp 614,20 miliar.
Untuk sisi belanja, penyerapan anggaran terbesar masih berada pada Belanja Operasi yang mencapai Rp 293.372.685.914,59 atau 32,89 persen. Anggaran tersebut digunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 181.627.509.065,00 dan Belanja Barang dan Jasa senilai Rp 98.424.139.478,59.
Sementara itu, Belanja Modal baru terealisasi Rp 1.081.959.526,00 atau 1,81 persen dari pagu Rp 59,71 miliar. Pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dianggarkan Rp 10,89 miliar hingga pertengahan Juni belum mengalami realisasi atau masih berada di angka nol persen. Adapun Belanja Transfer telah tersalurkan sebesar Rp 28.272.133.390,50 atau 28,14 persen.
Adhim menegaskan, Bapenda bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil akan terus melakukan evaluasi berkala serta memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Langkah tersebut dilakukan agar target penerimaan daerah sekaligus optimalisasi penyerapan belanja dapat tercapai hingga akhir Tahun Anggaran 2026. (*)
