KabarBaik.co, Tuban – Ratusan tukang becak dan pedagang kaki lima (PKL) Parkiran Kebonsari menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Tuban, Selasa (2/6). Mereka menuntut Pemkab Tuban segera merealisasikan komitmen terkait penataan kawasan wisata religi Sunan Bonang, khususnya penghapusan shuttle dan penertiban becak motor (bentor).
Sebelum menyampaikan aspirasi, massa melakukan long march dari Terminal Wisata Kebonsari menuju Gedung DPRD Tuban dengan mengayuh becak. Setibanya di lokasi, para demonstran membentangkan sejumlah spanduk dan banner berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Dalam aksi tersebut, massa juga membawa foto Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Tuban Anthon Tri Laksono, serta Plt Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban Sutaji.
Sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah daerah, para demonstran menggelar aksi teatrikal dengan mensalatkan keranda dan menaburkan bunga di atasnya. Usai berunjuk rasa, perwakilan tukang becak dan PKL melakukan mediasi bersama Komisi I DPRD Tuban dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dari pertemuan tersebut, dua tuntutan utama massa diklaim telah mendapatkan kesepakatan.
Koordinator Tukang Becak dan PKL Kebonsari Teguh Suyono mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penagihan atas komitmen yang sebelumnya telah disampaikan pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, dibantu oleh dewan terjadi kesepakatan atau MOU. Dua tuntutan kami disepakati, yaitu penghapusan shuttle dan penertiban bentor yang disepakati oleh Polres maupun dinas-dinas terkait,” ujarnya.
Teguh berharap hasil kesepakatan tersebut segera direalisasikan. Menurutnya, keberadaan shuttle dan bentor selama ini berdampak besar terhadap pendapatan tukang becak maupun pedagang di kawasan Kebonsari.
“Dampaknya penghasilan kami menurun karena tidak adanya bus yang masuk dan parkir di Wisata Kebonsari. Akhirnya tidak ada bus ziarah. Pendapatan kami turun hingga 90 persen,” katanya.
Ia menegaskan para tukang becak dan PKL akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila kesepakatan tersebut tidak dijalankan. “Kita akan tetap menuntut. Kita akan ke dinas terkait untuk meminta pertanggungjawaban atas MOU tersebut,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Kepala DLHP Kabupaten Tuban Anthon Tri Laksono menyatakan pemerintah daerah bersama kepolisian terus melakukan upaya penertiban di kawasan wisata religi Sunan Bonang.
“Maaf kalau tidak bisa memuaskan semua, tapi kita berproses. Artinya penindakan sudah kita kerjakan dan kita berkolaborasi dengan teman-teman Polres sampai hari ini. Ini masih berproses,” ujarnya.
Menurut Anthon, persoalan shuttle dan bentor tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja karena membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Satlantas Polres Tuban. Ia juga membantah anggapan bahwa pemerintah daerah mengingkari janji. Menurutnya, yang dibangun selama ini adalah komitmen bersama yang pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
“Bukan janji, itu sama dengan komitmen. Memang setelah ditertibkan sempat bersih, tetapi kemudian muncul lagi. Ini sama seperti sekarang, kita melakukan penertiban, habis itu kembali lagi,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Tuban, Siswanto, menilai kedatangan para tukang becak dan PKL pada dasarnya untuk menagih komitmen pemerintah daerah yang dinilai belum berjalan maksimal. Ia mengatakan DPRD saat ini tengah menyiapkan berbagai kajian guna mencari solusi menyeluruh atas persoalan tersebut dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Menurut Siswanto, penyelesaian persoalan shuttle dan bentor harus dilakukan secara komprehensif melalui komunikasi lintas paguyuban yang berada di kawasan makam wali di Kabupaten Tuban.
“Kami dari DPRD hanya mengawal, mengingatkan, dan menyiapkan materi. Eksekusinya ada di OPD terkait. Kalau ini bisa dikomunikasikan secara komprehensif, kita siapkan bahannya dan kita sepakati bersama, rampung semuanya,” pungkasnya. (*)
