KabarBaik.co, Sumbawa Barat – Aksi unjuk rasa yang digelar massa pendukung pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) di kawasan Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Selasa (2/6), sempat diwarnai ketegangan. Sejumlah peserta aksi dan aparat keamanan terlibat aksi saling dorong saat massa berupaya menyampaikan tuntutannya.
Dalam demonstrasi tersebut, massa mendesak pemerintah pusat segera mencabut moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan merealisasikan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa yang telah lama diperjuangkan masyarakat di Pulau Sumbawa.
Ketegangan yang terjadi tidak berlangsung lama setelah aparat melakukan pengamanan dan pendekatan persuasif kepada peserta aksi. Situasi kemudian kembali kondusif dan kegiatan penyampaian aspirasi dapat dilanjutkan.
Di tengah berlangsungnya aksi, operasional penyeberangan di lintas Poto Tano–Kayangan tetap berjalan normal. Pelayanan terhadap pengguna jasa pelabuhan tidak mengalami penghentian meskipun arus kendaraan menuju pelabuhan sempat melambat akibat konsentrasi massa di sekitar lokasi.
Kapolsek KP3 Tano Ipda Rino Ansori, mengatakan pihaknya melakukan pengamanan untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman serta tidak mengganggu pelayanan publik.
“Kami mengawal jalannya aksi agar tetap aman dan kondusif. Secara umum seluruh rangkaian kegiatan berlangsung terkendali,” kata Rino.
Ratusan personel gabungan dari unsur kepolisian, TNI, dan instansi terkait disiagakan untuk mengamankan jalannya aksi sekaligus menjaga kelancaran aktivitas di kawasan pelabuhan yang merupakan objek vital nasional. Hingga aksi berakhir, situasi di Pelabuhan Poto Tano terpantau aman dan terkendali.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan operasional Pelabuhan Poto Tano tetap berjalan normal di tengah aksi penyampaian aspirasi terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang berlangsung di sejumlah titik pada Selasa (2/6).
Kepala Dinas Perhubungan NTB, Ervan Anwar, menegaskan tidak ada kebijakan penutupan pelabuhan sebagaimana isu yang beredar di media sosial. Seluruh layanan penyeberangan tetap beroperasi dan masyarakat dapat menggunakan jasa pelabuhan seperti biasa.
“Pelabuhan tetap buka dan beroperasi seperti biasa. Kami sudah berkoordinasi dengan ASDP. Tidak ada penutupan pelabuhan dan seluruh layanan tetap berjalan normal,” kata Ervan.
Menurutnya, aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan Aliansi Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa berlangsung di luar kawasan pelabuhan sehingga tidak mengganggu aktivitas penyeberangan.
Meski demikian, pergerakan kendaraan menuju pelabuhan berpotensi mengalami perlambatan akibat meningkatnya konsentrasi massa di sejumlah titik.
Untuk menjaga keamanan dan kelancaran pelayanan, sekitar 500 personel gabungan dari unsur kepolisian, TNI, dan instansi terkait diterjunkan ke lapangan.
Pemerintah daerah bersama PT ASDP Indonesia Ferry juga memastikan distribusi logistik tetap menjadi prioritas selama berlangsungnya aksi. Kendaraan pengangkut kebutuhan pokok dan komoditas yang mudah rusak akan didahulukan agar tidak mengganggu rantai pasok dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Yang menjadi prioritas utama adalah angkutan logistik. Jika diperlukan penambahan kapal untuk memperlancar penyeberangan, kami siap,” ujarnya.
Ervan menjelaskan kepadatan kendaraan yang sempat terjadi sehari sebelumnya lebih dipicu oleh kekhawatiran masyarakat setelah menerima informasi mengenai rencana penutupan pelabuhan melalui media sosial. Kondisi tersebut mendorong sebagian pengguna jasa mempercepat jadwal keberangkatan mereka.
Ia juga membantah informasi dan video yang beredar di media sosial yang menyebutkan tidak ada kapal yang beroperasi di Pelabuhan Poto Tano. “Itu tidak benar. Kapal tetap beroperasi,” tegasnya.
Dalam kondisi normal, sekitar 10 kapal melayani penyeberangan setiap hari, sementara hingga 18 kapal disiapkan sebagai armada cadangan apabila diperlukan. Pemerintah menegaskan pelabuhan merupakan objek vital nasional yang harus tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat.(*)
