KabarBaik.co, Sidoarjo – Lebih dari dua dekade sejak semburan lumpur Lapindo terjadi di Porong, Sidoarjo, kondisi tanggul penahan lumpur kini mulai menjadi perhatian serius. Sejumlah bagian tanggul yang dibangun untuk menahan luapan lumpur dilaporkan mulai termakan usia.
Beberapa titik bahkan telah dilakukan peninggian. Namun material yang digunakan masih berasal dari endapan lumpur di kawasan Lapindo itu sendiri.
Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih meminta pemerintah bersama Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) segera melakukan penanganan pada titik-titik tanggul yang dinilai kritis. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sepele karena dapat mengancam keselamatan masyarakat dan infrastruktur vital di sekitar kawasan lumpur.
“Kalau memang ada beberapa titik tanggul yang kritis, baik di wilayah Desa Siring yang bersebelahan dengan rel kereta api dan Jalan Raya Porong maupun di lokasi lainnya, maka harus segera diantisipasi. Kondisi di sekitar kawasan lumpur juga mengalami penurunan tanah yang dapat menambah potensi risiko bagi masyarakat,” ujarnya, Sabtu (13/6).
Ia menjelaskan, meningkatnya ketinggian muka lumpur serta munculnya sejumlah titik rembesan pada tanggul berpotensi memperbesar risiko kebocoran hingga jebolnya tanggul. Jika hal tersebut terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan warga sekitar, tetapi juga dapat mengganggu jalur transportasi utama seperti rel kereta api dan Jalan Raya Porong yang menjadi akses penting penghubung Surabaya-Malang.
Nasih mengaku khawatir apabila suatu saat tanggul tidak lagi mampu menahan tekanan lumpur. Menurutnya, lumpuhnya akses transportasi dari dan menuju Sidoarjo melalui Porong akan menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang jauh lebih besar dibandingkan saat ini.
Untuk itu, DPRD Sidoarjo berencana mendorong koordinasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan PPLS guna mempercepat langkah penanganan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain penambalan titik rembesan, peninggian tanggul, serta optimalisasi pengaliran lumpur ke Sungai Porong guna mengurangi tekanan pada area-area yang dianggap rawan.
Selain penguatan fisik tanggul, DPRD juga mendorong penerapan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis digital di sejumlah titik strategis. Sistem tersebut diharapkan mampu mendeteksi lebih cepat apabila terjadi peningkatan tekanan lumpur maupun potensi kerusakan tanggul sehingga langkah mitigasi dapat segera dilakukan.
Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan, kondisi lumpur bercampur air di balik tanggul kawasan Dusun Sengon, Desa Renokenongo, terlihat hampir sejajar dengan tinggi tanggul yang ada saat ini. Di sejumlah titik juga masih ditemukan rembesan air yang keluar dari balik tanggul.
Meski beberapa bagian tampak telah dilakukan perbaikan, kebocoran kecil masih terlihat di berbagai lokasi. Kondisi ini menjadi peringatan bahwa semburan lumpur yang masih aktif setelah lebih dari 20 tahun tetap memerlukan pengawasan dan penanganan serius agar keamanan warga serta infrastruktur di sekitar kawasan lumpur Lapindo tetap terjaga.(*)
