KabarBaik.co, Malang – Pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang dari berbagai fraksi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait polemik sejumlah program prioritas nasional yang dinilai memicu keresahan publik. Pernyataan itu disampaikan langsung saat menemui ratusan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/6) sore.
Aksi yang dimotori Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (Amarah Brawijaya) mengusung tajuk “Indonesia Gawat Darurat” dengan membawa berbagai tuntutan terhadap kebijakan pemerintah pusat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, hadir langsung bersama sejumlah anggota dewan dari lintas fraksi untuk menemui massa aksi. Dalam kesempatan itu, Amithya mengaku memahami keresahan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
“Saya memahami keresahan pendemo yang hadir sore ini. Terima kasih telah mengingatkan kami agar bisa mengevaluasi diri dan menyempurnakan kerja kami dalam masa jabatan sisa 2,5 tahun ke depan,” ujar Amithya di hadapan massa aksi.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kebijakan yang dianggap belum berjalan secara optimal. Menurutnya, DPRD Kota Malang memiliki keterbatasan kewenangan lantaran sejumlah program yang diprotes mahasiswa merupakan kebijakan pemerintah pusat.
“Saya menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya atas keresahan yang dialami atas kebijakan yang tidak sempurna. Kami berharap mampu menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat,” terangnya.
Amithya menjelaskan bahwa DPRD bersama Pemerintah Kota Malang telah melakukan evaluasi berkala terhadap sejumlah program nasional, termasuk MBG. Bahkan, Pemkot Malang telah membentuk satuan tugas khusus untuk mengawasi pelaksanaan program tersebut di tingkat daerah.
“Prinsip untuk MBG, sudah banyak evaluasi dari kami dan kami sampaikan ke pemerintah pusat,” ujarnya yang disambut sorak massa aksi.
Di hadapan para demonstran, Amithya juga menyatakan dukungannya terhadap penghentian sementara sejumlah program nasional yang tengah menjadi sorotan mahasiswa. “Intinya kami minta maaf karena tidak mampu. Kami sepakat untuk memberhentikan MBG dan Kopdes Merah Putih,” ucapnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PDI Perjuangan, Harvad Kurniawan, turut menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait dinamika politik nasional serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. “Saya minta maaf atas kurangnya pengawasan eksekutif. Kami mendorong penolakan MBG, Kopdes, dan program yang tidak produktif bagi rakyat,” tegas Harvad.
Ia memastikan Fraksi PDI Perjuangan akan meneruskan seluruh aspirasi mahasiswa ke tingkat pusat, termasuk mengenai transparansi APBN, stabilitas harga BBM, hingga percepatan transfer dana pusat ke daerah. “Kami hari ini mengirim faksimili ke fraksi kami dan meminta agar aspirasi ini diteruskan ke tingkat pusat,” imbuhnya.
Dalam pernyataannya, Harvad juga menyampaikan permohonan maaf terkait dukungan partainya terhadap Joko Widodo yang pernah diusung sebagai calon presiden. “Saya minta maaf karena partai kami merekomendasikan Mulyono menjadi presiden, saya minta maaf,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kota Malang dari Fraksi Gerindra, Rimzah, menyatakan pihaknya menerima seluruh poin tuntutan mahasiswa dan berjanji meneruskannya kepada pimpinan partai di tingkat nasional. “Kami Fraksi Gerindra meminta maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan yang terjadi. Tuntutan ini akan kami sampaikan langsung kepada pimpinan di pusat,” ujar Rimzah.
Rimzah juga berjanji memberikan perkembangan terbaru terkait tindak lanjut aspirasi mahasiswa melalui media sosial resmi Fraksi Gerindra maupun kanal informasi DPRD Kota Malang. “Sampai tiga hari ke depan, kalian akan mendapatkan update hasil surat tuntutan yang disampaikan hari ini,” ujarnya.
Selain itu, Rimzah menegaskan tidak ada anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang yang terlibat dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait program MBG. “Anggota Fraksi Gerindra di DPRD Kota Malang tidak ada yang memiliki SPPG. Silakan dicek,” tuturnya yang langsung disambut teriakan tidak percaya dari massa aksi.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak sore hari tersebut diikuti ratusan mahasiswa dari berbagai elemen kampus di Kota Malang. Massa mendesak DPRD untuk meneruskan berbagai aspirasi kepada pemerintah pusat sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program-program nasional yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. (*)
