KabarBaik.co, Malang – Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen di Kota Malang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/6) sore. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai perlu dievaluasi.
Demonstrasi berlangsung di bawah pengamanan ketat aparat gabungan. Sebanyak 235 personel diterjunkan untuk mengawal jalannya aksi. Personel tersebut berasal dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dinkes), hingga petugas pemadam kebakaran (Damkar).
Massa aksi memulai kegiatan dengan longmarch dari Bundaran Balai Kota Malang menuju Gedung DPRD Kota Malang. Para peserta tampak mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol solidaritas dan bentuk perlawanan terhadap kebijakan yang mereka nilai bermasalah.
Presiden Eksekutif Mahasiswa (EM) Universitas Brawijaya 2026, Muhammad Azhar Zidan, mengatakan aksi tersebut merupakan respons atas kondisi bangsa yang dinilai tengah menghadapi berbagai persoalan.
“Kami hadir untuk menyampaikan pesan kuat bahwa sekarang Indonesia sedang gawat darurat. Negara kita sudah resmi masuk ke dalam masa krisis dan masa-masa kritis,” ujar Zidan saat berorasi.
Dalam aksinya, mahasiswa yang tergabung dalam Amarah Brawijaya menyampaikan lima poin tuntutan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai belum sepenuhnya efektif dan tepat sasaran.
Mahasiswa menilai sebagian anggaran negara digunakan untuk program-program populis, sementara masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
“Kami memandang anggaran negara saat ini justru habis digelontorkan untuk program-program yang berbasiskan proyek populis dan tidak tepat sasaran. Akibatnya, masyarakat di bawah saat ini sedang menangis dan menjerit karena harga BBM dan bahan pokok meroket naik,” tegas Zidan.
Setibanya di depan Gedung DPRD Kota Malang, massa langsung menggelar mimbar bebas. Secara bergantian para peserta menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut kepada publik.
Dua program prioritas pemerintah yang menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut ialah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Massa aksi meminta agar pelaksanaan program-program tersebut diawasi secara ketat karena menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
“Tolak MBG, Tolak Koperasi Desa Merah Putih, Tolak Program yang Tidak Jelas!” teriak massa aksi dari atas mobil komando.
Mahasiswa juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan APBN. Menurut mereka, masyarakat berhak mengetahui efektivitas program-program yang dibiayai menggunakan uang negara.
“APBN ini uang rakyat, keringat petani, keringat buruh, keringat rakyat kecil,” ujar salah seorang orator.
Selain berorasi, massa aksi membawa berbagai poster dan spanduk berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah. Sejumlah tulisan yang tampak di lokasi antara lain “MBG Maling Berkedok Gizi”, “Tolak MBG”, “FIB Melawan”, “Indonesia Darurat”, hingga “Indonesia Gawat NKRI”.
Sepanjang aksi berlangsung, mahasiswa turut menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan meneriakkan yel-yel secara bersama-sama. Mereka menegaskan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap jalannya pemerintahan.
Hingga aksi berakhir, situasi di kawasan Balai Kota Malang dan Gedung DPRD Kota Malang terpantau aman dan kondusif di bawah pengawalan aparat keamanan. Belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah terkait tuntutan yang disampaikan massa aksi. (*)
