KabarBaik.co, Malang – Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen di Malang Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (17/6) sekitar pukul 13.15 WIB. Massa membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang dinilai membebani masyarakat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan mulai dari transparansi anggaran negara, penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, hingga penurunan harga kebutuhan pokok serta pengendalian harga bahan bakar minyak (BBM).
“Semua kebutuhan pokok naik, BBM naik, rakyat menjerit!” teriak salah satu orator dari atas mobil komando.
Aksi demonstrasi berlangsung cukup panas. Massa tak hanya menyampaikan sedikitnya sembilan tuntutan kepada DPRD Kota Malang, tetapi juga beberapa kali melontarkan interupsi saat dialog dengan anggota dewan berlangsung.
Ketegangan memuncak ketika perwakilan Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang, Rimzah, memberikan tanggapan terkait tuntutan mahasiswa mengenai evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataannya yang menyanjung Presiden Prabowo Subianto memicu sorakan dari ratusan demonstran.
Dalam penyampaiannya, Rimzah menegaskan bahwa Program MBG tetap perlu dijalankan sembari dilakukan evaluasi secara berkelanjutan agar manfaatnya semakin optimal dirasakan masyarakat.
“Kami di daerah mengikuti aturan pemerintah pusat untuk terus menjalankan program makan bergizi gratis dengan catatan evaluasi menyeluruh supaya manfaatnya lebih optimal dirasakan masyarakat Kota Malang,” ujar Rimzah di hadapan massa aksi.
Suasana semakin memanas saat ia menyampaikan pandangannya mengenai Presiden Prabowo Subianto.
“Tentunya saya sendiri bersaksi Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto adalah orang yang ikhlas mengabdikan hidupnya,” ucapnya.
Pernyataan tersebut langsung disambut sorakan dan interupsi dari massa aksi yang menilai pembahasan seharusnya difokuskan pada evaluasi kebijakan, bukan pada sosok presiden.
Rimzah juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah melakukan berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG. Pemerintah daerah, menurutnya, akan mengikuti arahan pemerintah pusat dalam melakukan perbaikan pelaksanaan program.
Ia menilai Program MBG telah memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka peluang kerja di daerah. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi agar program berjalan lebih baik ke depan.
Rimzah mengungkapkan terdapat beberapa dapur MBG di Kota Malang yang sempat dihentikan sementara operasionalnya karena belum memenuhi persyaratan.
“Yang di-suspend di Kota Malang tidak lebih dari lima. Itu karena bangunannya memang kurang optimal dan perlu penertiban,” tandasnya.
Pernyataan tersebut kemudian memicu pertanyaan lanjutan dari massa aksi yang meminta data lebih rinci terkait pelaksanaan Program MBG di Kota Malang.
Perdebatan antara demonstran dan perwakilan DPRD Kota Malang pun berlangsung cukup sengit. Meski beberapa kali diwarnai interupsi dan sorakan, dialog tetap berlanjut hingga seluruh aspirasi massa berhasil disampaikan kepada para wakil rakyat yang hadir.
Salah satu tuntutan utama demonstran adalah mendesak pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis yang dinilai berpotensi menjadi celah praktik korupsi.
Selain berorasi, massa aksi juga membakar ban bekas di depan pagar Gedung DPRD Kota Malang. Aksi tersebut menimbulkan kepulan asap tebal yang terlihat dari sekitar lokasi demonstrasi.
Hingga aksi berlangsung, aparat keamanan tampak berjaga di sekitar Gedung DPRD Kota Malang untuk mengantisipasi potensi gangguan ketertiban selama penyampaian aspirasi berlangsung. (*)
