KabarBaik.co, Sidoarjo – Pemandangan berbeda terlihat di halaman Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kamis (18/6). Di tengah aksi unjuk rasa yang digelar puluhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA), para pimpinan dewan tidak memilih berdiri di balik pagar atau menerima perwakilan demonstran di ruang rapat. Sebaliknya, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih bersama empat anggota dewan turun langsung dan duduk lesehan bersama mahasiswa di depan pintu masuk kantor DPRD untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Suasana dialog berlangsung terbuka. Mahasiswa secara bergantian menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Sementara para anggota dewan tampak menyimak seluruh penyampaian massa aksi tanpa adanya pembatas maupun jarak yang memisahkan. Momen tersebut menjadi simbol bahwa aspirasi publik dapat didengar secara langsung oleh wakil rakyat.
Dalam aksi itu, mahasiswa juga membawa sejumlah spanduk berisi kritik. Di antaranya bertuliskan ‘Indonesia Bangkrut’, ‘MBG (Mas Bowo Gagal)’, hingga ‘Prabowo Love Teddy’. Tulisan-tulisan tersebut menjadi bagian dari ekspresi mahasiswa dalam menyampaikan keresahan terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
Koordinator aksi, Bagus Arif Rizki Refandi, menjelaskan bahwa demonstrasi tersebut bukan sekadar bentuk protes, melainkan upaya menyampaikan enam tuntutan yang diharapkan dapat diteruskan DPRD Sidoarjo kepada pemerintah. Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis sebagai penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Enam tuntutan yang dibawa mahasiswa diawali dengan desakan kepada pemerintah untuk segera mengevaluasi sekaligus menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program tersebut dinilai perlu dikaji ulang agar anggaran negara dapat dialokasikan secara lebih efektif sesuai kebutuhan masyarakat.
Tuntutan kedua berkaitan dengan kondisi perekonomian nasional. Mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan jaminan kepada para buruh dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pelemahan nilai tukar rupiah yang berdampak terhadap industri manufaktur lokal. Mereka menilai sektor ketenagakerjaan harus menjadi perhatian serius karena menyangkut keberlangsungan hidup ribuan pekerja.
Selanjutnya, mahasiswa meminta pemerintah melakukan operasi pasar secara berkala untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Langkah tersebut dianggap penting agar masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah, tidak semakin terbebani dengan kenaikan harga berbagai komoditas.
Pada tuntutan keempat, mahasiswa secara tegas mendesak DPRD Sidoarjo menghentikan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka menilai program tersebut justru berpotensi menambah beban pemerintahan desa dan meminta agar pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan di sektor pendidikan yang dinilai masih membutuhkan perhatian lebih besar.
Tidak hanya itu, mahasiswa juga meminta DPRD Sidoarjo bersikap transparan terkait hubungan kelembagaan dengan Polresta Sidoarjo. Menurut mereka, transparansi diperlukan agar tidak muncul anggapan adanya hubungan yang melampaui tugas dan fungsi masing-masing lembaga, sekaligus menjaga semangat reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagai tuntutan terakhir, mahasiswa mendesak DPRD Kabupaten Sidoarjo menyatakan dukungan terhadap percepatan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai salah satu instrumen penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
“Kami mengawal tegas bukan hanya sekadar aksi hari ini, tapi kami mengawal agar suara kami sampai ke pusat. Kami akan menagih janji itu minggu depan. Kalau tidak ada tindak lanjut, kami akan melakukan aksi besar-besaran yang melibatkan aliansi BEM dan teman-teman Cipayung,” tegas Bagus Arif Rizki Refandi di hadapan pimpinan DPRD.
Menanggapi seluruh aspirasi tersebut, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa yang memilih menyampaikan pendapat secara terbuka dan tertib. Menurutnya, DPRD memiliki kewajiban konstitusional untuk menerima setiap aspirasi masyarakat, baik yang berkaitan dengan persoalan daerah maupun kebijakan pemerintah pusat yang berdampak langsung kepada warga Sidoarjo.
Ia mengatakan seluruh tuntutan yang disampaikan mahasiswa tidak akan berhenti pada forum aksi semata. DPRD berkomitmen menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui forum diskusi lanjutan agar setiap poin dapat dibahas lebih mendalam bersama pihak-pihak terkait.
“Alhamdulillah kita akan memberikan kesempatan, kita akan mengundang untuk mendiskusikan sama-sama terkait dengan tujuan itu di minggu depan,” ujar Abdillah Nasih.
Komitmen tersebut disambut positif oleh mahasiswa, meski mereka menegaskan akan tetap mengawal setiap proses yang dijanjikan DPRD. Mereka memberikan waktu hingga pekan depan untuk melihat tindak lanjut dari aspirasi yang telah disampaikan.
Apabila tidak ada langkah konkret dari DPRD maupun pemerintah, mahasiswa memastikan akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar. Mereka berencana menggabungkan kekuatan bersama aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi yang tergabung dalam kelompok Cipayung sebagai bentuk tekanan agar enam tuntutan yang mereka suarakan tidak berhenti sebagai catatan dalam aksi demonstrasi, melainkan benar-benar menjadi bahan evaluasi pemerintah.(*)
