KabarBaik.co, Jember – Gelombang protes mahasiswa kembali bergeliat di Kabupaten Jember. Elemen mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Jember menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor DPRD Kabupaten Jember, Senin (15/6).
Dalam aksi tersebut, massa membawa empat tuntutan mendesak yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI.
Korlap aksi, Alfin Maulana, menegaskan bahwa poin-poin yang mereka bawa mencerminkan kondisi darurat yang saat ini sedang dirasakan langsung oleh masyarakat kelas bawah.
“Kami menilai arah kebijakan negara saat ini sudah melenceng dari kepentingan rakyat,” ujarnya.
Berikut adalah empat poin tuntutan resmi yang dibacakan di tengah aksi. Mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan krisis ekonomi dan kegagalan fiskal. Tingginya harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai sebagai bukti konkret kegagalan kebijakan fiskal pemerintah saat ini.
Mendesak pemerintah mengevaluasi tata kelola program prioritas secara transparan—termasuk proyek IKN dan program padat karya yang dinilai fiktif. Mahasiswa menuntut anggaran tersebut dialihkan untuk subsidi pangan, kesehatan, serta pendidikan yang menyentuh rakyat langsung.
Menuntut revisi terhadap UU Polri karena dinilai memiliki banyak pasal multitafsir yang rentan digunakan untuk membungkam kritik. Mereka juga mengecam keras tindakan represif aparat serta kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat sipil.
Menolak keras masuknya prajurit TNI aktif ke dalam jabatan sipil. Mahasiswa menilai UU TNI yang ada saat ini sudah usang dan harus direvisi agar tidak mengancam ruang demokrasi melalui praktik militerisme di ruang publik.
“Kami tidak akan berhenti bersuara sampai tuntutan ini dipenuhi. Jangan pernah berpikir represi akan membungkam kami. Negara harus hadir untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Aksi unjuk rasa ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian setempat sejak siang hari.(*)
