KabarBaik.co, Malang – Anggaran pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Malang dinilai masih jauh dari kebutuhan. Dengan alokasi hanya Rp 350 juta dalam setahun, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus merawat 88 taman dan sembilan hutan kota yang tersebar di berbagai wilayah.
Kondisi tersebut mendapat sorotan dari Komisi C DPRD Kota Malang. Anggota Komisi C Arief Wahyudi meminta Pemkot Malang menambah anggaran perawatan RTH melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026 dengan memanfaatkan sebagian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025 yang mencapai Rp 303 miliar.
Menurut Arief, minimnya anggaran membuat pemeliharaan fasilitas publik tidak bisa dilakukan secara maksimal. Padahal, keberadaan taman dan hutan kota menjadi bagian penting dari pelayanan publik yang harus dijaga kualitasnya.
“Saat ini, anggaran pemeliharaan 88 taman dan 9 hutan kota hanya sebesar Rp 350 juta selama setahun. Seharusnya ini bisa dipenuhi jika perencanaan anggaran dilakukan secara lebih akurat,” ujarnya, Sabtu (4/7).
Ia menilai besarnya SiLPA seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran perangkat daerah yang selama ini masih belum tercukupi, termasuk pemeliharaan ruang terbuka hijau.
Arief menegaskan, DPRD akan mendorong agar sebagian dana SiLPA dialokasikan dalam APBD Perubahan 2026 sehingga kekurangan anggaran pada sektor pelayanan publik dapat segera diatasi.
“Jangan sampai fasilitas publik tidak terawat. Anggaran SiLPA ini harus bisa dimanfaatkan,” tegas legislator ini
Di sisi lain, Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran mengakui anggaran yang tersedia memang belum mampu memenuhi kebutuhan pemeliharaan taman dan hutan kota.
Menurut Raymond, keterbatasan anggaran membuat DLH hanya bisa melakukan pemeliharaan ringan seperti pembersihan sampah secara rutin. Sementara perbaikan fasilitas, rehabilitasi taman, hingga penataan ruang terbuka hijau belum dapat dilaksanakan secara optimal.
Bahkan, kata Raymond, kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan satu kawasan saja sudah melebihi total anggaran yang tersedia.
“Untuk Alun-alun Merdeka saja butuh Rp 450 juta. Sehingga kami juga berharap ada tambahan anggaran agar taman bisa lebih terawat,” ujarnya.
Selain meminta penambahan anggaran, Arief juga mengingatkan agar penyusunan APBD dilakukan lebih proporsional. Menurutnya, selain mendukung program-program prioritas pemerintah daerah, kebutuhan dasar seperti pemeliharaan fasilitas publik juga harus menjadi perhatian agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (*)
