HARI-hari di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) selalu riuh oleh langkah mahasiswa. Sepeda melintas pelan di boulevard, diskusi kecil tumbuh di bawah pohon-pohon tua, dan kelas-kelas dipenuhi catatan yang berkejaran dengan waktu.
Tapi, di antara hiruk-pikuk itu, ada satu suara yang belakangan terdengar lebih nyaring dari biasanya. Bukan dari toa demonstrasi, melainkan dari meja diskusi, potongan wawancara, dan surat terbuka.
Namanya Tiyo Ardianto. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM. Usianya baru kepala dua. Angkatan 2021, kini berada di semester akhir masa tengah kuliah. Kabarnya, semester sepuluh. Di kartu akademiknya, tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Filsafat. Sebuah jurusan yang akrab dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Apa itu keadilan, apa itu tanggung jawab negara, untuk siapa kebijakan dibuat.
Barangkali dari ruang-ruang kelas itulah kegelisahannya tumbuh. Tiyo lahir di Kudus, 26 April, Jawa Tengah. Kota kecil yang jauh dari pusat kekuasaan. Dari sanalah dia datang ke Yogyakarta, membawa ransel, buku, dan mungkin tanpa dia sadari, dia juga memikul kepekaan terhadap mereka yang sering luput dari statistik.
Di pikirannya, isu tak lagi sekadar angka. Tiyo mengubahnya menjadi gugusan cerita. Tentang anak sekolah yang tak mampu membeli alat tulis, tentang ruang kelas yang sunyi, tentang negara yang menurutnya keliru membaca prioritas. “Ini bukan soal kritik semata. Tapi soal hidup mati anak bangsa.”
Kalimat itu meluncur seperti batu kecil yang dilempar ke danau tenang. Riaknya melebar ke mana-mana. Banyak aktivis mahasiswa biasa berteriak di jalan. Tiyo memilih cara lain. Menulis surat. Bukan ke DPR. Bukan ke kementerian. Tapi ke UNICEF.
Langkah tersebut membuat banyak orang bertanya. Mengapa membawa masalah dalam negeri ke lembaga internasional? Jawabannya sederhana tapi getir. “Ringkasnya, ada kemampatan di bangsa kita. Kanal perubahan buntu.”
Seperti sungai yang tersumbat sampah, suara rakyat, jerit anak-anak miskin dianggap tak lagi menemukan muara. Maka dia mencoba mengalirkan air ke jalur lain. Surat itu bukan hanya dokumen. Tapi seperti botol pesan yang dilempar ke laut, dengan harapan seseorang di kejauhan membacanya.
Barangkali tak banyak yang menyangka, di balik kritik-kritik keras itu, kesehariannya tetap sangat biasa. Pagi duduk di bangku kuliah, membaca Plato, Hannah Arendt, atau catatan etika politik. Siang mungkin rapat organisasi. Malam menyusun pernyataan sikap. Dan, memang filsafat selalu mengajarkannya satu hal. Mempertanyakan yang dianggap wajar.
Mengapa pendidikan kalah prioritas? Mengapa anak miskin harus berjuang sendirian? Mengapa kritik dianggap ancaman? Pertanyaan-pertanyaan demikian itu, seperti paku kecil, terus diketuknya ke dinding kebijakan yang tidak berpihak.
Tiyo bukan tipikal orator berbunga-bunga. Diksinya lugas, kadang tajam, sering terasa seperti pisau dapur. Tak tampak indah, tapi memotong tepat sasaran. Dia mengkritik prioritas anggaran, menyoroti kebijakan makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai belum menyentuh akar masalah rakyat, terutama pendidikan. Makan tidak bergizi, juga tidak gratis. Dia pun menyebutnya maling berkedok gizi. Narasi itu terus didengungkan.
Sebagian orang setuju. Sebagian lagi menggeleng. Tapi, begitulah kritik bekerja. Sebagai sebuah kritik, jarang terdengar merdu. Tidak seperti lagu Kemesraan Iwan Fals.
Tapi, di republik yang mengaku dan menjunjung demokratis, suara keras kadang dibalas gema yang lebih gelap. Setelah pernyataannya viral, anak muda ini mengaku menerima teror. Intimidasi. pesan ancaman, tudingan, bahkan rasa diawasi. Sejak itu, langkahnya tidak lagi sepenuhnya ringan. Namun, dia menegaskan tak berhenti. “Kami tidak akan takut.’’
Di titik itu, Tiyo bukan lagi sekadar ketua organisasi mahasiswa. Sebagian kalangan melihanya seperti lilin kecil di tengah angin kencang. Mungkin saja mudah dipadamkan, tapi justru paling terlihat nyalanya.
Menjadi ketua BEM itu sering kali berarti hidup di dua dunia. Di satu sisi, tetaplah mahasiswa umumya. Mengejar IPK, hadir di kelas, memikirkan skripsi. Di sisi lain, Tiyo seperti juru bicara generasi yang gelisah. Jabatan itu mungkin bukan panggung prestise. Lebih mirip gardu ronda, tempat berjaga ketika orang atau mahasiswa lain masih tertidur karena angina kemalasan, apatisme atau individualism.
Tiyo menyatakan, siapapun yang berpendiikan, termasuk mahasiswa sebetulnya adalah alarm. Dan sebagai alarm, memang diciptakan untuk berisik pada saat kondisi tertentu. Barangkali itulah paradoksnya. Seorang anak muda dari Kudus yang barangkali sebagian orang berpandangan semestinya sibuk memikirkan masa depan pribadi, namun Tiyo justru resah dan memikirkan masa depan orang lain yang pasti tak pernah dikenal.
Semua tahu, Tiyo tak membawa senjata. Hanya data, argumen, dan suara. Tapi kadang, tiga hal itu sudah cukup membuat kekuasaan merasa terusik.
Sejarah kampus selalu melahirkan figur-figur. Muncul, bersuara, lalu menghilang ketika masa selesai. Namun, beberapa nama tinggal lebih lama, seperti coretan spidol di papan tulis yang tidak mudah dihapus. Apakah Tiyo akan menjadi salah satunya? Waktu yang menjawab.
Untuk sekarang, masih berdiri di depan mikrofon, berbicara tentang anak-anak yang tak pernah ditemui, tentang anggaran yang tak pernah dipegang, tentang negeri yang ingin dilihatnya lebih adil. Di tengah hiruk-pikuk politik, suaranya mungkin hanya satu nada kecil. Tapi seperti lonceng pagi di halaman kampus, satu dentang saja kadang cukup untuk membangunkan banyak orang. (*)
