KabarBaik.co, Surabaya – Kinerja ekonomi berbasis kehutanan masyarakat di Jawa Timur menunjukkan tren positif. Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mencatat nilai transaksi Kelompok Tani Hutan (KTH) pada Triwulan I 2026 mencapai Rp 367,95 miliar, tertinggi secara nasional.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyebut capaian tersebut meningkat signifikan sebesar 26,64 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 290,53 miliar.
“Ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi kehutanan berbasis masyarakat semakin berkembang, produktif, dan memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan,” ujar Khofifah di Surabaya, Kamis (16/4).
Menurutnya, capaian ini menjadi indikator kuat bahwa sektor kehutanan sosial tidak hanya berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat.
Salah satu contoh keberhasilan datang dari KTH Aren Lestari di Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Kelompok ini berhasil menembus pasar internasional dengan mengekspor gula aren organik ke Malaysia, Belanda, dan Australia. Total ekspor mencapai 12 ton dengan nilai lebih dari Rp 535 juta.
“Ini menjadi bukti bahwa produk hasil hutan bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memiliki daya saing di pasar global,” tambahnya.
Secara wilayah, lima kabupaten menjadi motor utama penggerak ekonomi kehutanan masyarakat di Jawa Timur. Kabupaten Trenggalek mencatatkan nilai transaksi tertinggi sebesar Rp 185,35 miliar, disusul Kabupaten Lamongan Rp 22,15 miliar, Kabupaten Blitar Rp 20,74 miliar, Kabupaten Probolinggo Rp 19,03 miliar, serta Kabupaten Lumajang Rp 17,82 miliar.
Khofifah menegaskan, capaian ini tidak lepas dari pendampingan intensif yang dilakukan pemerintah, berbasis pada potensi lokal masing-masing daerah.
“Pendampingan yang tepat terbukti mampu meningkatkan produktivitas sekaligus nilai ekonomi KTH secara signifikan,” jelasnya.
Dari sisi komoditas, transaksi KTH masih didominasi oleh hasil hutan kayu dengan kontribusi mencapai sekitar Rp 200 miliar. Meski demikian, Pemprov Jatim terus mendorong diversifikasi produk hasil hutan bukan kayu guna meningkatkan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan.
“Kami ingin KTH tidak hanya tumbuh sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan, menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
