KabarBaik.co – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan komitmen pemerintah membersihkan praktik rente dan memperkuat integritas dalam penyelenggaraan haji. Pesan itu ia sampaikan saat menghadiri Dialog Perhajian dan Pembinaan ASN di Kantor Wilayah Kemenhaj Provinsi Bengkulu, Rabu (10/12) lalu.
Dalam forum yang dihadiri jajaran Kanwil, para kepala kantor kabupaten/kota, MUI, pimpinan ormas Islam, serta pengelola KBIHU, PPIU, dan PIHK tersebut, Dahnil menekankan bahwa transformasi layanan haji kini menjadi agenda utama Kemenhaj.
Menurut Dahnil, penyelenggaraan haji tidak boleh lagi terjebak pada pola lama yang membuka peluang rente, asimetri informasi, dan manipulasi pelayanan termasuk perdagangan kuota. Presiden Prabowo, kata dia, telah memberikan instruksi tegas agar seluruh praktik tersebut diberantas hingga ke akar-akarnya, meski berpotensi memunculkan resistensi.
“Tidak ada ruang bagi kultur rente di layanan haji. Ini harus dibersihkan total. Transformasi ini adalah ikhtiar bersama, bukan hanya pusat tetapi hingga provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Dahnil seperti dikutip dari laman resmi Kemenhaj RI pada Jumat (12/12).
Ia juga menekankan bahwa haji harus kembali dimaknai sebagai gerakan perubahan sebagaimana dilakukan para haji pendiri bangsa. Karena itu, Kemenhaj mengusung tiga arah transformasi: sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi haji, serta sukses peradaban dan keadaban. Pada aspek SDM, Dahnil menegaskan pentingnya meritokrasi, dengan kompetensi dan integritas sebagai dua syarat dasar.
Dalam kesempatan itu, Dahnil hadir mengenakan Pakaian Sarung Lengkap (PSL) yang menjadi seragam resmi setiap Kamis. Ia menyebut PSL terinspirasi dari gaya para tokoh bangsa seperti Cokroaminoto, KH Ahmad Dahlan, KH Hasyim Asy’ari, dan H. Agus Salim. “Busana adalah bahasa publik yang mencerminkan nilai dan karakter kepemimpinan,” katanya.
Dahnil juga menyoroti kebijakan pemerataan masa tunggu haji yang kini menjadi rata-rata 26 tahun nasional, sebagai koreksi ketimpangan antar provinsi. Ia meminta Kanwil dan para Kakan Kemenhaj untuk memastikan kebijakan itu dipahami masyarakat sebagai upaya menciptakan keadilan.
Selain itu, Kemenhaj tengah merumuskan penguatan ekosistem ekonomi haji, termasuk rencana mengembangkan Asrama Haji menjadi Hotel Haji yang dapat dimanfaatkan untuk layanan haji, umrah, dan kegiatan ekonomi keumatan lainnya.
Menutup paparannya, Dahnil menegaskan pentingnya pembinaan haji dan umrah berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga kebermanfaatan ibadah.
“Haji dan umrah harus menjadi simbol kebangsaan. Ini era kebangkitan para haji Indonesia,” ujarnya.
Kakanwil Kemenhaj Bengkulu, Intihan, menyebut kebijakan pemerataan masa tunggu telah disosialisasikan secara intensif bersama tokoh ormas agar dipahami masyarakat sebagai langkah keadilan jangka panjang.(*)
