KabarBaik.co – Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Jombang terpilih periode 2025-2030, Warsubi dan M. Salmanudin Yazid, mengikuti gladi kotor di Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (19/2).
Gladi ini merupakan persiapan akhir sebelum pelantikan resmi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari besok.
Gladi kotor dimulai pukul 08.00 WIB, dengan Warsubi-Salman telah hadir di lokasi sejak pukul 07.40 WIB.
Mereka tampak mengenakan pakaian olahraga berwarna putih. Latihan ini fokus pada baris-berbaris dan gerakan dasar seperti jalan di tempat dan langkah tegap maju, yang akan menjadi bagian dari upacara pelantikan.
Para kepala daerah dikelompokkan dalam beberapa peleton. Warsubi- Gus Salman bergabung di peleton 9 bersama kepala daerah dari kabupaten lain.
Tujuan dari gladi ini adalah memastikan semua kepala daerah memahami tata cara pelantikan agar acara berjalan lancar dan khidmat.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang, Agus Purnomo, saat dikonfirmasi bahwa pelantikan Warsubi dan Gus Salman akan dilaksanakan pada Kamis (20/2/2025).
“Ya, undangan sudah kami terima sejak minggu lalu. Hari ini Pak Warsubi dan Gus Salman telah mengikuti gladi kotor dan besok, gladi bersih,” tutur Sekda melalui Adi Prasetyo, Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Jombang pada Rabu (19/2).
Pada gladi bersih ini para kepala daerah akan mengikuti simulasi prosesi pelantikan secara lebih detail, termasuk berjalan menuju Istana Kepresidenan.
Adi Prasetyo menambahkan, Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menerima undangan resmi untuk menghadiri pelantikan. Sementara Sekdakab Jombang juga dipastikan hadir untuk mengawal jalannya pelantikan Warsubi dan Salman di Jakarta.
“Insya Allah Pak Sekda juga hadir, tapi tidak ikut di pelantikan. Karena tidak semua boleh masuk, kecuali yang dapat undangan,” pungkasnya.
Gladi kotor dan gladi bersih adalah tahapan penting dalam proses pelantikan kepala daerah. Persiapan yang matang diharapkan dapat memastikan pelantikan berjalan sukses dan para kepala daerah dapat segera menjalankan tugas serta tanggung jawab mereka sebagai pemimpin daerah. (*)
