KabarBaik.co, Batu – Nasib puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Simpang Empat Pati, Kota Batu, kini berada di ujung ketidakpastian menyusul rencana proyek preservasi kawasan senilai Rp 10 miliar yang akan dimulai akhir Juni 2026.
Sebanyak 28 PKL mengaku cemas karena hingga kini belum mendapatkan kepastian relokasi dari Pemerintah Kota Batu. Para pedagang khawatir kehilangan sumber penghidupan yang selama puluhan tahun menjadi sandaran ekonomi keluarga mereka.
Ketua Paguyuban PKL Pati, Samuel Wajib, mengatakan pihaknya telah berupaya melakukan komunikasi dengan berbagai pihak di DPRD Kota Batu. Namun, sampai saat ini belum ada solusi konkret terkait lokasi relokasi para pedagang.
“Kami sudah mengadu dengan Ketua DPRD, Ketua Fraksi PKB, dan Ketua Komisi C, namun sampai saat ini belum ada titik terang nasib kami. Mau relokasi ke mana juga belum ada jawaban,” ujar Samuel, Kamis (28/5).
Menurut Samuel, para PKL berharap Pemerintah Kota Batu membuka ruang dialog sebelum proses penertiban dilakukan. Ia menyebut sebagian pedagang telah menempati kawasan tersebut selama kurang lebih 24 tahun dan rutin membayar uang sewa.
“Kami masih menunggu kapan pemkot memanggil kami untuk mendengarkan keluhan kami sebagai pedagang yang sudah puluhan tahun menempati lahan ini,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Batu, Esti, sebelumnya menyampaikan bahwa proses pembersihan kawasan Simpang Empat Pati telah dimulai sejak 25 Mei hingga Juni 2026 sebagai persiapan proyek preservasi kawasan.
Proyek tersebut dijadwalkan mulai dikerjakan pada akhir Juni 2026 selama 150 hari dengan anggaran APBD Kota Batu sebesar Rp 10 miliar.
Ketegangan mulai meningkat ketika Satpol PP Kota Batu melakukan pembongkaran sejumlah bangunan pada Senin (25/5/2026). Sedikitnya empat rumah di sisi timur gereja dibongkar menggunakan alat berat.
Bangunan yang dibongkar disebut ditempati tukang pijat tunanetra, anak-anak punk, hingga pengamen jalanan. Para penghuni mengaku pembongkaran dilakukan tanpa pemberitahuan yang jelas sebelumnya.
“Mereka datang membawa alat berat lalu langsung membongkar rumah yang ada di perempatan sebelah barat,” kata Samuel.
Salah satu penghuni, Sayuri, mengaku sempat memprotes tindakan petugas karena masih banyak barang dagangan yang berada di dalam bangunannya.
“Saya protes keras ke petugas Satpol PP karena di rumah masih banyak barang dagangan yang baru saya kulakan. Mau ditaruh mana? Sementara pembongkaran tidak ada pemberitahuan sebelumnya, langsung main bongkar saja,” tegas Sayuri.
Kondisi tersebut memunculkan sorotan publik terkait pendekatan penataan kota yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan aspek kemanusiaan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.
Hingga kini, para PKL masih menunggu kepastian relokasi sambil dihantui ancaman kehilangan tempat usaha yang selama bertahun-tahun menjadi sumber mata pencaharian mereka. (*)
