KabarBaik.co – Komisi D DPRD Jawa Timur bergerak cepat merespons bencana banjir yang merendam sejumlah permukiman warga di Kabupaten Jember beberapa pekan terakhir. Bersama UPT Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jatim wilayah Lumajang, anggota DPRD Jatim meninjau langsung titik-titik rawan untuk mencari solusi jangka panjang.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, H. Satib, menjelaskan bahwa pemantauan difokuskan pada area terdampak parah, di antaranya wilayah belakang Perumahan Makam Pahlawan, kawasan RS Paru Patrang, Kemuning, serta Jalan Sumatera Sumbersari.
H. Satib menekankan pentingnya perencanaan yang matang mengingat intensitas hujan ekstrem yang terus meningkat setiap tahun. Untuk daerah Patrang, ia mendesak tindakan segera guna mencegah banjir susulan.
“Khusus di belakang Perumahan Makam Pahlawan Patrang, Dinas SDA harus segera memasang bronjong. Tadi sudah ada komitmen bahwa penanganan akan segera dilakukan,” ujar Satib pada Sabtu (10/1).
Sementara itu, banjir di sekitar RS Paru diketahui akibat luapan air tebing yang belum memiliki Tembok Penahan Tanah (TPT). Satib memastikan akan mengawal penganggaran proyek plengsengan tersebut.
“Kami minta Dinas SDA memprogramkan pemasangan TPT di tahun 2026. Targetnya, pada musim hujan 2027, risiko banjir di sana sudah bisa diantisipasi,” tegas Legislator Gerindra tersebut.
Persoalan pelik muncul pada titik banjir di Jalan Sumatera dan belakang Makam Pahlawan, di mana pemukiman warga berdiri tepat di sempadan sungai. Satib mengakui posisi pemerintah cukup sulit dalam memberikan bantuan infrastruktur permanen di lokasi tersebut.
“Aturannya jelas, tidak boleh mendirikan bangunan di sempadan sungai. Ini posisi simalakama bagi pemerintah. Kami menyarankan warga untuk mulai mempertimbangkan pindah lokasi demi keselamatan,” ungkapnya.
Selain masalah infrastruktur di hilir, Komisi D menyoroti alih fungsi lahan di wilayah hulu sungai sebagai pemicu utama cepatnya luapan air. Satib mendorong adanya penanaman kembali tanaman keras di area hulu untuk memperbaiki sistem resapan.
“Masyarakat harus sadar kembali pada fungsi sungai. Kita butuh resapan yang kuat di hulu agar air tidak langsung tumpah ke bawah,” pungkasnya.
Melalui monitoring ini, Komisi D DPRD Jatim berkomitmen memastikan seluruh sungai yang berada di bawah wewenang Pemerintah Provinsi Jatim mendapatkan penanganan optimal guna melindungi warga dari ancaman banjir di masa mendatang. (*)
