KabarBaik.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menggagas program BPBD One yang bertujuan untuk mengorganisir instrumen kebencanaan yang berada di wilayahnya. Program ini rencananya akan di-launching tahun depan.
Hal itu dikatakan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Adhy Karyono seusai kegiatan gelar peralatan BNPB di Pantai Marina Boom, Kabupaten Banyuwangi, Minggu (14/7).
Adhy menjelaskan bahwa setiap bencana harus terorganisir untuk meminimalkan resikonya. Menurutnya BPBD One semacam sistem manajemen komando terpusat agar lebih mudah dan efektif dalam melakukan koordinasi penanggulangan bencana.
“Sistem komando terpusat itu sangat penting. Tahun depan, Jatim akan meluncurkan BPBD One. Ini akan menjadi ICS atau Incident Command System. Ada chief Commander, yang mengatur manajemen bencananya,” kata Adhy usai menjadi pembicara di hadapan 600 personel BPBD se-Jatim.
Dari sisi peralatan dan logistik, Adhy menjelaskan bila Jawa Timur cukup memadai. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ketersedian logistik dan peralatan mitigasi bencana di Jatim mencapai 73 persen.
“Sistem manajamen logistik dan peralatan itu sangat menentukan keberhasilan penanganan bencana. Dan seperti kata Kepala BNPB, bahwa ketersedian logistik dan peralatan mitigasi bencana di Jatim sudah sangat baik yakni 73 persen,” ujarnya.
“Kita berharap dengan kegiatan ini, menjadi momentum dalam menyempurnakan dan mengupgrade peralatan yang ada,” imbuhnya.
Berkaitan dengan peningkatan peralatan mitigasi bencana, lanjut Adhy, Pemprov Jatim terus berupaya memanfaatkan teknologi sebagai early warning system. Hal tersebut dinilai sangat penting, mengingat banyak negara-negara maju yang berhasil dalam mitigasi bencana karena adanya bantuan teknologi.
“Kita terus memantau semua informasi teknologi kebencanaan. Kemarin kami ke Jepang untuk melihat penggunaan teknologi vulkanologinya,” katanya.
Selain penggunaan peralatan dan teknologi, Adhy menambahkan, peningkatan mutu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga sangat penting. Oleh karenanya diperlukan pelatihan dan pendampingan yang intens serta berkelanjutan.
Hal penting lainnya adalah kerja sama pentahelix. Pentahelix yang dimaksud adalah dengan melibatkan sejumlah stakeholder mulai dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media massa.
“Dalam penanganan bencana perlu ada kerja sama yang pentahelix, melibatkan multi sektor. Kami membuka diri dengan siapapun baik organisasi, rescuer ataupun masyarakat,” jelasnya. (*)
