KabarBaik.co – Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro menyoroti lambannya penurunan angka kemiskinan di daerah setempat, meski pemerintah telah menggelontorkan anggaran besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat penurunan kemiskinan di Bojonegoro setiap tahun hanya berkisar 0,2 poin.
Alokasi dana untuk program pengentasan kemiskinan mencapai lebih dari Rp 1,6 triliun yang tersebar di 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menegaskan bahwa capaian tersebut masih jauh dari harapan.
“Dari tahun ke tahun kita hanya turun 0,2 poin. Dengan anggaran sebesar itu, hasilnya belum signifikan. Maka kami dorong agar ada langkah-langkah revolusioner, bukan hanya rutinitas atau kegiatan simbolis,” tegas Ahmad Supriyanto dalam rapat evaluasi program pengentasan kemiskinan.
Supriyanto mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran sebelumnya, total dana untuk program pengentasan kemiskinan mencapai Rp 2,27 triliun. Namun, pada 2025 justru menurun menjadi Rp 1,6 triliun.
“Kami ingin memastikan penurunan anggaran ini tidak mengurangi efektivitas program di lapangan. Karena pengentasan kemiskinan bukan hanya soal angka, tapi soal kesejahteraan nyata masyarakat,” tegas Supriyanto, Kamis (9/10).
Nada kritis juga disampaikan anggota Komisi C DPRD Bojonegoro, Mochlasin Affan. Ia menyoroti absennya Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam rapat penting tersebut.
“Ini rapat strategis, tapi ketua TKPKD tidak hadir. Ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan komitmen Pemkab. Padahal, persoalan kemiskinan memerlukan kepemimpinan yang tegas dan kolaborasi yang kuat lintas sektor,” ujarnya.
Affan menilai program pengentasan kemiskinan di Bojonegoro selama ini masih bersifat favoritistik dan tidak menunjukkan perubahan mendasar. “Kita butuh program yang revolusioner, yang memberi lompatan nyata, bukan sekadar pelatihan atau bantuan formalitas yang hasilnya tak terasa,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, Ahmad Gunawan, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan penyesuaian pasca perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami masih berproses memastikan angka final pasca perubahan anggaran. Nanti data lengkapnya akan kami sampaikan secara tertulis kepada DPRD,” kata Gunawan. (*)
