KabarBaik.co, Jember – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember menyatakan menerima enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember.
Kendati demikian, partai berlambang banteng moncong putih ini memberikan sejumlah catatan kritis, terutama terkait pengelolaan anggaran daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Peripurna pandangan fraksi terhadap Nota Pengantar Bupati Jember terkait keenam Raperda, salah satunya mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Juru bicara Fraksi PDIP Alfan Yusfi menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jember yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, serta tren positif pada berbagai indikator ekonomi.
Namun, fraksi memberikan perhatian serius pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang menembus angka Rp 648,225 miliar.
“Nilai tersebut tergolong cukup besar dan menunjukkan masih adanya ruang yang perlu diperbaiki dalam proses perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan program pembangunan,” ujar Alfan.
Selain masalah SiLPA, fraksi juga menyoroti realisasi beberapa sumber pendapatan daerah yang dinilai masih jauh dari target. Mereka mendesak Pemkab Jember melakukan evaluasi mendalam agar potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan dengan lebih baik ke depannya.
Fraksi PDIP mengingatkan Bupati Jember bahwa keberhasilan ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka di atas kertas. Di tengah kondisi ekonomi nasional yang sedang tidak baik-baik saja, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi harus dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.
“Kami berharap evaluasi APBD tidak hanya berorientasi pada capaian administratif dan statistik semata, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan dan anggaran daerah mampu menjawab persoalan riil di masyarakat,” tegasnya.
Meski memberikan catatan yang cukup menohok terkait efisiensi anggaran, Fraksi PDIP Jember secara resmi menyatakan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 untuk dibahas ke tahap berikutnya.
“Dengan ini Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember menyetujui Raperda ini untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” pungkasnya.(*)
