Oleh: Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru bicara Pemprov NTB
Meningkatnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp 431 miliar memunculkan berbagai penilaian.
Sebagian pihak menganggap tingginya SILPA sebagai bukti rendahnya kinerja belanja daerah dan tidak optimalnya pelaksanaan APBD. Namun, penilaian tersebut perlu dilihat secara lebih komprehensif agar tidak hanya berpatokan pada besaran angka semata.
Secara prinsip, SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan realisasi belanja serta pengeluaran pembiayaan pada akhir tahun anggaran.
Karena itu, SILPA bukanlah indikator tunggal yang secara otomatis menunjukkan keberhasilan atau kegagalan pemerintah daerah. Yang lebih penting adalah memahami faktor penyebab terbentuknya SILPA tersebut.
Pada APBD Provinsi NTB Tahun 2025, tingginya SILPA tidak disebabkan oleh gagalnya pelaksanaan program pembangunan atau tidak terserapnya anggaran secara keseluruhan. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah selesai dilaksanakan dan target fisik yang direncanakan telah tercapai.
Namun, sejumlah pembayaran atas pekerjaan tersebut belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran karena adanya kendala administrasi dan kelengkapan dokumen pada beberapa perangkat daerah.
Kondisi ini menunjukkan perlunya membedakan antara kinerja pembangunan, penyerapan anggaran, dan administrasi keuangan. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan, tetapi memiliki indikator yang berbeda.
Sebuah pekerjaan dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat, namun proses pembayarannya belum dapat dilakukan karena persyaratan administrasi belum terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam pengelolaan keuangan negara, prinsip kehati-hatian menjadi kewajiban yang harus dijalankan. Pejabat pengelola keuangan tidak diperbolehkan melakukan pembayaran apabila dokumen pendukung belum lengkap.
Memaksakan pencairan dana hanya untuk meningkatkan angka serapan anggaran justru berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum dan persoalan akuntabilitas di kemudian hari. Oleh karena itu, tingginya SILPA tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai buruknya kinerja pemerintah daerah.
Penilaian terhadap pelaksanaan APBD seharusnya mempertimbangkan kualitas program, manfaat yang dirasakan masyarakat, kepatuhan terhadap regulasi, serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
Sebagai gambaran sederhana, kondisi ini dapat dianalogikan seperti sebuah rumah yang telah selesai dibangun dan siap ditempati, tetapi proses pelunasannya kepada kontraktor tertunda karena dokumen administrasi belum lengkap. Dalam situasi tersebut, tidak tepat jika rumah tersebut dianggap gagal dibangun. Yang belum selesai hanyalah proses administrasi pembayarannya.
Demikian pula dengan SILPA Pemprov NTB Tahun 2025. Sebagian besar pekerjaan telah selesai dilaksanakan, sementara kewajiban pembayaran yang belum terselesaikan menjadi bagian dari SILPA yang akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut pada APBD Tahun 2026.
Meski demikian, kondisi ini tetap menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah Provinsi NTB. Keterlambatan penyelesaian administrasi menunjukkan perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan pengendalian internal, perbaikan manajemen keuangan, serta koordinasi yang lebih baik antarperangkat daerah.
Pada akhirnya, SILPA Rp 431 miliar lebih tepat dipahami sebagai konsekuensi dari tertundanya proses administrasi pembayaran, bukan sebagai indikator bahwa pembangunan tidak berjalan.
Kritik dan evaluasi tetap diperlukan, namun harus diarahkan pada perbaikan tata kelola administrasi keuangan agar pelaksanaan APBD ke depan semakin efektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.(*)
