TRAGEDI meninggalnya lima calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih selama pelatihan dasar militer dalam waktu dua minggu, wajib menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Seperti yang disampaikan Media Askar, Dosen UGM sekaligus Direktur Kebijakan CELIOS. “Ungkapan duka cita itu tidak mengembalikan nyawa saudara kita.”
Publik ramai mempertanyakan mengapa pelatihan ala militer itu menjadi bagian dari syarat calon pengelola koperasi desa?
Dalam sebuah dialog di stasiun televisi, Askar pun mengungkap sebuah data. Dalam 10 tahun terakhir, Korea Selatan—negara dengan wajib militer yang ketat dan berorientasi pertahanan—hanya mencatat empat kematian di kalangan dua juta peserta. Sementara Indonesia, hanya dalam dua minggu, kehilangan lima nyawa dari 32.000 peserta pelatihan.
Lepas berapapun, nyawa satu orang saja sangat berharaga. Terlebih lagi mengingat konteks pelatihan itu berbeda jauh. Di Korea Selatan, pelatihan tersebut untuk persiapan menghadapi ancaman perang. Di Indonesia, pelatihan ini diberikan kepada calon manajer Kopdes. Ironi ini rasanya sulit diterima akal sehat.
Kritik publik terhadap program ini pun semakin deras di media sosial. Banyak netizen juga mempertanyakan urgensi pelatihan ala militer dengan contoh nyata dari dunia usaha. Salah satu narasi yang banyak beredar adalah soal Warung Madura, yang memiliki ribuan gerai di seluruh Indonesia.
Warung-warung tersebut berhasil laris, eksis, dan berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir tanpa pernah mengikuti pelatihan apapun. Apalagi pelatihan dasar militer. Pemilik dan pengelolanya cukup mengandalkan pengalaman lapangan, keuletan, jaringan keluarga, serta pemahaman pasar lokal.
Contoh tersebut setidaknya menjadi tamparan bagi pembuat kebijakan. Jika ribuan warung Madura mampu bertahan dan berkembang hanya dengan semangat dagang dan manajemen sederhana, mengapa calon manajer koperasi desa harus melalui pelatihan yang diakui atau tidak berisiko tinggi?
Bukan Anti-Militer, Tapi Proporsi dan Relevansi
Kita sadar dan sungguh percaya bahwa TNI sebagai institusi pertahanan negara memiliki peran strategis yang tidak perlu dipertanyakan. Disiplin, ketangguhan fisik, dan semangat kebangsaan yang diajarkan memang bernilai. Namun, pertanyaan mendasarnya adalah sejauh mana pelatihan ala militer yang intensif dan berisiko itu mendukung kompetensi inti seorang manajer koperasi desa?
Manajemen koperasi desa membutuhkan keahlian di bidang manajemen keuangan koperasi, pengelolaan usaha mikro, pemasaran produk lokal, logistik desa, tata kelola organisasi, serta pemahaman ekonomi kerakyatan.
Apakah simulasi medan perang, latihan fisik, atau disiplin baris-berbaris secara langsung meningkatkan kemampuan tersebut secara signifikan? Atau, jangan-jangan justru membawa risiko yang tidak sebanding dengan manfaatnya bagi pengembangan ekonomi desa?
Kebijakan ini terasa seperti relik dari pendekatan keamanan nasional era 1970-an. Di era ekonomi desa yang semakin berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, UMKM, dan digitalisasi, apakah model pelatihan tersebut masih relevan?
Terlepas soal riwayat kesehatan peserta, tragedi memilukan ini harus menjadi evaluasi mendalam. Anggaran negara yang digunakan untuk program ini memang bisa saja dialihkan, tetapi nyawa yang hilang tidak bisa dikembalikan. Pemerintah, TNI, dan penyelenggara perlu melakukan evaluasi menyeluruh mengenai esensi pelatihan, standar keselamatan, serta alternatif program yang lebih sesuai.
Kita memang butuh generasi muda desa yang tangguh dan disiplin menjadi bagian dari penggerak ekonomi kerakyatan. Namun, niat dan keinginan tersebut tidak boleh diwujudkan dengan cara yang berisiko dan kurang relevan dengan tugas utama mereka sebagai manajer koperasi.
Nyawa rakyat muda yang penuh harapan jauh lebih berharga. (*)
