KabarBaik.co, Jakarta — Innalillahi waa Innailaihi Rajiun! Kembali calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih meninggal dunia ketika mengikuti latihan dasar militer (Latsarmil) di Jakarta. Korban terbaru adalah Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, alumnus Prodi Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, yang masih berusia 26 tahun.
Rifki yang merupakan calon manajer dari Kodam III/Siliwangi itu mengembuskan napas terakhirnya pada Jumat (26/6) dini hari, pukul 00.28 WIB, di Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) dr Esnawan Antariksa, Jakarta.
Dengan meninggalnya Rifki, sejauh ini total sudah terdapat empat calon manajer kepada desa yang gugur selama pelaksanaan pelatihan militer dasar tersebut.
Tiga korban lainnya adalah Yonanda Muhammad Taufiq, yang wafat pada 17 Juni 2026 saat berlatih di Satuan Pendidikan Pusat Latihan Tempur TNI AD, Baturaja, Sumatra Selatan. Lalu, Anisa Muyassaroh, yang meninggal pada 18 Juni 2026 saat mengikuti pelatihan di Satuan Pendidikan Resimen Induk Kodam Mulawarman, Balikpapan, Kalimantan Timur.
Dan, Novia Rahmadhani Sihotang, meninggal pada 23 Juni 2026, saat mengikuti pelatihan di Pusat Bahasa Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI-AU, Jakarta.
”Hentikan latihan militeristik untuk calon manajer Kopdes. Enough is enough. Dukacita mendalam. Semoga diterima di sisi Nya. Semoga keluarga diberikan kekuatan dan tabah.” tulis Uni Lubis, salah seorang wartawan senior Indonesia yang juga mantan anggota Dewan Pers, dalam unggahannya di akun X pada Jumat (26/6).
***
Terlepas kondisi dan riawayat kesehatan para peserta, pelatihan militer itu sebelumnya sudah mendapat sorotan luas. Memunculkan pertanyaan-pertanyaan besar. Mengapa calon pengelola koperasi harus melewati pelatihan ala militer? Apakah pendekatan tersebut benar-benar relevan untuk mencetak manajer ekonomi rakyat?
Sejumlah pihak menyebut, seharusnya program yang dirancang untuk menggerakkan ekonomi desa itu dimulai dengan penguatan kapasitas bisnis. Pelatihan manajemen, literasi keuangan, tata kelola koperasi, pemasaran, hingga kewirausahaan merupakan bekal utama yang dibutuhkan seorang manajer koperasi.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sebelum koperasi beroperasi, sebelum laporan keuangan pertama disusun, bahkan sebelum para peserta menjalankan amanahnya, empat calon manajer dan pengelola koperasi sudah lebih dulu kehilangan nyawa saat menjalani latihan dasar kemiliteran.
Peristiwa tersebut tentunya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga para korban. Lebih dari itu, tragedi ini mesti membuka ruang evaluasi terhadap desain kebijakan pemerintah. Haruskah calon manajer koperasi desa mengikuti pelatihan seperti itu? Apa hubungan antara keberhasilan mengelola koperasi desa dengan latihan fisik yang berpeluang membutuhkan intensitas tinggi?
Dalih pihak pemerintah bahwa pelatihan itu bertujuan menanamkan disiplin, kepemimpinan, integritas, dan semangat kebangsaan. Tujuan tersebut tentu baik. Namun, dalam kebijakan publik, niat baik saja tidak cukup. Yang harus diuji adalah apakah instrumen yang digunakan memang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai?
Disiplin memang penting, tetapi dalam dunia koperasi disiplin tercermin dari kemampuan mengelola administrasi secara tertib, menyusun laporan keuangan secara akurat, menjaga transparansi, serta membangun kepercayaan anggota. Profesionalisme tidak selalu lahir dari lapangan apel, melainkan dari kompetensi dan tata kelola yang baik.
Karena itu, ketika sebuah program ekonomi justru diawali dengan pendekatan kemiliteran hingga memakan korban jiwa, publik berhak mempertanyakan apakah kebijakan tersebut telah dirancang dengan tepat sejak awal. Lantas, siapa yang bertanggungjawab? (*)
