KabarBaik.co, Jombang – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jombang menggelar audiensi dengan Pemkab Jombang di Ruang Swagata Pendopo, Rabu (13/5). Dalam kesempatan itu, GMNI menyoroti pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional di daerah.
Audiensi yang sedianya dimulai pukul 09.00 WIB baru berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB. Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut hadir, di antaranya Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Kesehatan.
Ketua DPC GMNI Jombang, Daffa Raihananta, mengatakan audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya bersama DPRD Jombang.
“Kami sebelumnya sudah membawa kajian ke DPRD Kabupaten Jombang dan menemukan sejumlah persoalan yang menjadi ranah Pemerintah Kabupaten Jombang,” kata Daffa usai audiensi.
Menurutnya, ada tiga program pemerintah pusat yang menjadi perhatian GMNI. Yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
GMNI, lanjut Daffa, akan terus mengawal proses rekrutmen pengurus Koperasi Desa Merah Putih agar berjalan transparan dan sesuai aturan.
“Pemerintah Kabupaten Jombang harus transparan dalam proses perekrutan pengurus koperasi desa merah putih. Jangan sampai ada penempatan yang tidak sesuai sehingga menghambat jalannya koperasi,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setdakab Jombang, Syaiful Anwar, mengatakan seluruh masukan dari GMNI akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas nasional.
“Ada tiga hal yang dibahas, yakni terkait KDKMP, MBG, dan Sekolah Rakyat. Masukan dari teman-teman GMNI sudah kami terima dan akan dibahas bersama OPD terkait,” ujar Syaiful.
Ia menambahkan Pemkab Jombang akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat.
Dalam kesempatan itu, Syaiful juga memaparkan perkembangan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang.
“Sekitar 210 yang proses pembangunan, kemudian sekitar 167 atau sekitar 170-an sudah selesai 100 persen,” bebernya.
Meski demikian, Pemkab Jombang mengaku masih menghadapi kendala penyediaan lahan di sejumlah wilayah. Terutama untuk memenuhi ketentuan luas lahan 20×30 meter.
“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait regulasi tersebut. Sebab kemampuan fiskal daerah juga sangat terbatas untuk pembelian lahan,” pungkasnya. (*)
