KabarBaik.co – Kemenag Jombang mendorong seluruh pondok pesantren segera menyelesaikan proses perizinan operasional. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi agar tidak terjadi hal serupa seperti kasus di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo.
Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Jombang Muhammad Agus Salim menyebut bahwa saat ini terdapat setidaknya 39 pondok pesantren yang masih dalam proses pengurusan izin.
“Yang belum berizin itu yang sedang proses izin, jumlahnya sekitar 39. Kami harapkan pondok-pondok tersebut segera melengkapi proses perizinannya,” ujar Agus saat mendampingi Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana, dalam kunjungan ke Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar, Jombang, Kamis (9/10).
Menurut Agus, legalitas pesantren sangat penting untuk memastikan bahwa data mereka masuk dalam sistem nasional milik Kemenag, yakni Education Management Information System (Emis).
“Kalau datanya tidak masuk Emis, otomatis tidak diakui. Misalnya ada seribu pondok di Jombang, tapi yang terdata tidak sampai seribu, berarti yang lainnya tidak tercatat secara resmi,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Kemenag tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan pembangunan fisik pondok pesantren. Fokus utama Kemenag, lanjut Agus, berada pada aspek pendidikan dan bantuan renovasi, bukan pembangunan gedung baru.
“Kalau soal pembangunan gedung, itu bukan wilayah kami. Kami hanya fokus pada pendidikan dan bantuan renovasi,” pungkasnya.
Sebagai informasi, perhatian terhadap legalitas pondok pesantren semakin meningkat usai terjadinya insiden di Ponpes Al Khoziny Sidoarjo beberapa waktu lalu yang menimbulkan keprihatinan publik dan pemerintah. (*)
