KabarBaik.co – Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro merekomendasikan agar salah satu oknum pegawai Dinas Pendidikan berinisial SW dinonaktifkan dari jabatannya, setelah diduga terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli). Rekomendasi tersebut disampaikan usai mediasi antara Komisi C dengan sejumlah korban, Dinas Pendidikan, serta Badan Kepegawaian, Pelatihan, dan Pendidikan (BKPP) Bojonegoro.
Pimpinan rapat Komisi C, Ahmad Suprianto, mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan para korban, dugaan praktik pungli tersebut telah berlangsung sejak tahun 2019 hingga 2023. Selama kurun waktu tersebut, SW diduga menjanjikan kepada para korban posisi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
“SW kami rekomendasikan untuk dibebastugaskan karena berdasarkan keterangan yang kami terima, praktik tersebut telah berlangsung cukup lama dan merugikan banyak pihak,” tegas Suprianto, Kamis (12/6).
Suprianto menyebutkan, puluhan korban diketahui telah menyetorkan uang dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga Rp55 juta. Hingga saat ini, sedikitnya 12 orang korban belum menerima pengembalian dana yang telah diserahkan kepada SW.
“Yang bersangkutan masih aktif sebagai guru di salah satu sekolah dasar dengan status PPPK. Maka dari itu, kami menyarankan agar segera dinonaktifkan untuk mempermudah proses investigasi,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa penyelidikan masih terus berlanjut, mengingat tidak menutup kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam praktik serupa. Komisi C menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas demi menjaga integritas dunia pendidikan di Bojonegoro. (*)
