KabarBaik.co, Sidoarjo – Pemerintah Desa (Pemdes) Kwangsan, Kecamatan Sedati, kembali menjalani tahapan penting dalam upaya meraih predikat Desa Antikorupsi tingkat nasional. Tim dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring sekaligus verifikasi lapangan terhadap implementasi tata kelola pemerintahan desa.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari proses lanjutan setelah Desa Kwangsan lolos dalam penilaian tingkat Provinsi Jawa Timur. Tim KPK bersama perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur meninjau secara langsung sejumlah indikator, mulai dari transparansi pengelolaan keuangan desa, pelayanan publik, hingga keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan.
Monitoring turut dihadiri Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Ketua Satgas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Andhika Widiarto, perwakilan Tim Penilai Provinsi Jawa Timur Agung Subali, jajaran perangkat daerah, Camat Sedati, Pemerintah Desa Kwangsan, BPD, serta tokoh masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana menegaskan bahwa keberadaan program Desa Antikorupsi memiliki tujuan yang jauh lebih besar dibanding sekadar penilaian administratif.
“Program Desa Antikorupsi bukan semata-mata sebuah kompetisi, tetapi merupakan upaya strategis KPK dalam membangun budaya antikorupsi sejak dari pemerintahan desa yang paling dekat dengan masyarakat,” ujarnya kamis (30/7).
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus memperkuat pembinaan terhadap pemerintah desa agar mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap Desa Kwangsan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain. Seluruh perangkat desa harus terus menjaga keterbukaan informasi publik, pengelolaan keuangan yang akuntabel, pelayanan publik yang prima, serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan desa,” tambahnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif mengawasi jalannya pemerintahan desa sebagai bentuk penguatan budaya antikorupsi.
“Mari kita jadikan program Desa Antikorupsi sebagai gerakan bersama dalam membangun desa yang bersih, maju, mandiri, dan berintegritas demi mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang semakin baik,” katanya.
Sementara itu, perwakilan Tim Penilai Provinsi Jawa Timur Agung Subali, menjelaskan bahwa monitoring lapangan menjadi tahapan penting sebelum penentuan desa yang akan mewakili Jawa Timur pada ajang penilaian tingkat nasional. Verifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh indikator Desa Antikorupsi telah diterapkan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Ketua Satgas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Andhika Widiarto, mengatakan program Desa Antikorupsi lahir sebagai langkah pencegahan agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel. Menurutnya, semakin besar anggaran yang diterima desa, semakin besar pula kebutuhan membangun sistem yang mampu mencegah terjadinya penyimpangan.
“Hadiah yang paling besar dari Desa Antikorupsi adalah rasa aman bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan karena seluruh proses dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan,” pungkas mimik.
Ia menilai komitmen Pemerintah Desa Kwangsan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan menjadi modal penting untuk meraih predikat Desa Antikorupsi. Sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam membangun pemerintahan desa yang bersih, transparan, serta berintegritas.(*)
