KabarBaik.co, Bojonegoro – Rangkaian panjang seleksi terbuka atau lelang jabatan untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemkab Bojonegoro akhirnya rampung. Sebagai penutup proses tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan lima kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (7/7).
Pelantikan ini menandai berakhirnya tahapan seleksi yang telah berlangsung selama beberapa waktu. Para pejabat yang terpilih telah melewati serangkaian proses, mulai dari uji kompetensi, penelusuran rekam jejak, hingga pemaparan gagasan di hadapan panitia seleksi.
Pengangkatan lima pejabat tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 821.2/0109/412.301/2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Seluruh pejabat yang dilantik merupakan kandidat terbaik yang lolos dari tiga besar peserta pada masing-masing formasi jabatan.
Adapun pejabat yang resmi dilantik yakni Dilli Tri Wibowo yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, kini dipercaya memimpin Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida).
Selanjutnya, Heru Wicaksi yang sebelumnya menjabat Wakil Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, kini mengemban amanah sebagai Kalaksa BPBD Bojonegoro.
Jabatan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kini diisi Arif Afandy yang sebelumnya menjabat Sekretaris KPU Bojonegoro. Sementara Moh Akhmadi yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro mendapat promosi menjadi Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro.
Sedangkan jabatan Kasatpol PP kini resmi dipercayakan kepada Laela Nor Aeny yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.
Tak hanya melantik pejabat pimpinan tinggi pratama, Pemkab Bojonegoro juga melakukan penyegaran organisasi melalui pelantikan sejumlah pejabat administrator. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 821.2/0110/412.301/2026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator.
Pengangkatan pejabat administrator tersebut mencakup sejumlah posisi strategis, mulai dari manajemen rumah sakit daerah, sektor kesehatan, hingga pengisian jabatan kepala sekolah yang sebelumnya mengalami kekosongan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kinerja organisasi sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan lebih optimal.
Wahono menegaskan bahwa mutasi dan pengisian jabatan merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pengisian jabatan ini dilakukan agar pelaksanaan tugas di setiap perangkat daerah dapat berjalan lebih optimal,” ujar Wahono.
Ia juga mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Saya berharap seluruh pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru dan menunjukkan kinerja terbaik,” pungkasnya. (*)
