KabarBaik.co, Bojonegoro – Bojonegoro kembali menjadi perhatian pemerintah pusat dalam upaya mempercepat peningkatan produksi minyak nasional. Kantor Staf Presiden (KSP) turun langsung ke Bojonegoro untuk menggelar rapat koordinasi sekaligus meninjau lapangan terkait proyek hulu minyak dan gas bumi (migas) yang terkendala status Lahan Sawah Dilindungi (LSD) pada Selasa (7/7) di Hotel Eastern Bojonegoro.
Rapat yang dipimpin Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman melibatkan sejumlah kementerian, Pemprov Jatim, Pemkab Bojonegoro, SKK Migas, PT Pertamina EP, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), hingga para pelaku usaha migas.
Dalam pembahasan tersebut, dua proyek strategis nasional di Bojonegoro menjadi perhatian utama, yakni pengeboran Sumur Eksplorasi Banyugeni-001 milik PT Pertamina EP dan Proyek Kedung Keris West yang dikelola ExxonMobil Cepu Limited (EMCL). Kedua proyek tersebut dinilai memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan produksi minyak nasional, namun pelaksanaannya masih terkendala proses perizinan pemanfaatan lahan.
Dudung menegaskan bahwa hambatan perizinan tidak boleh menghambat proyek strategis yang berdampak besar terhadap ketahanan energi nasional.
“Produksi migas dalam negeri harus kita kawal. Di tengah kebutuhan energi yang terus meningkat, setiap potensi tambahan produksi minyak dan gas bumi harus segera direalisasikan. Kita perlu bekerja cepat, tetapi tetap tertib dan sesuai aturan,” tegas Dudung.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah Kedung Keris West di Bojonegoro. Proyek tersebut hanya membutuhkan lahan sekitar 0,6 hektare, namun diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 15.000 barel minyak per hari dengan potensi nilai ekonomi mencapai sekitar Rp 25 miliar setiap hari.
Menurut Dudung, besarnya manfaat ekonomi tersebut harus menjadi pertimbangan dalam mempercepat penyelesaian administrasi lintas kementerian dan lembaga.
“Ini contoh yang sangat jelas. Kebutuhan lahannya kecil, tetapi dampaknya sangat besar bagi produksi minyak nasional dan penerimaan negara. Jangan sampai potensi sebesar ini tertunda karena proses administrasi yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” ujarnya.
Selain Kedung Keris West, Sumur Eksplorasi Banyugeni-001 juga diproyeksikan menjadi salah satu sumber tambahan cadangan migas nasional apabila proses pengeboran dapat segera dilaksanakan.
KSP menjelaskan hambatan utama saat ini berasal dari penghentian sementara penerbitan rekomendasi perubahan penggunaan tanah pada kawasan Lahan Sawah Dilindungi. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya tahapan perizinan lanjutan, mulai dari Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dokumen lingkungan, penyiapan lokasi hingga pelaksanaan pengeboran yang telah masuk rencana kerja tahun 2026 dan 2027.
Dudung meminta Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, SKK Migas, serta perusahaan migas segera menyelaraskan data Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), hingga status Lahan Sawah Dilindungi agar proses perizinan dapat segera diselesaikan.
Dudung menegaskan pemerintah tidak mempertentangkan kepentingan sektor pangan dengan sektor energi. Menurutnya, kedua sektor tersebut sama-sama menjadi prioritas nasional yang harus berjalan beriringan.
“Kita tidak sedang mempertentangkan swasembada pangan dengan swasembada energi. Keduanya adalah agenda strategis Presiden yang harus berjalan bersama. Lahan pertanian harus dijaga, tetapi kebutuhan energi nasional juga harus dipenuhi,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, KSP akan terus mengawal penyelesaian seluruh hambatan administrasi dengan menetapkan penanggung jawab, target waktu penyelesaian, serta langkah konkret agar proyek Banyugeni dan Kedung Keris West di Bojonegoro dapat segera memasuki tahap pengeboran sesuai jadwal.
Percepatan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi migas nasional dan memperkuat ketahanan energi Indonesia, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi Bojonegoro melalui peningkatan aktivitas industri migas, investasi, serta penerimaan daerah. (*)
