KabarBaik.co, Jombang — Bupati Jombang Warsubi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna DPRD Jombang.
Dalam laporan tersebut, kinerja pembangunan daerah dinilai menunjukkan tren positif, terutama pada sektor ekonomi dan sosial.
Sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji. Dalam pembukaannya, Hadi menyampaikan ucapan Idul Fitri sekaligus mengajak seluruh pihak memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif.
“Momentum ini menjadi awal untuk memperkuat kolaborasi demi terwujudnya Jombang yang sejahtera sesuai visi misi bupati,” ujar Hadi, Kamis (26/3).
Dalam paparannya, Warsubi menekankan bahwa aktivitas perekonomian daerah sepanjang 2025 berjalan cukup baik. Hal ini tercermin dari sejumlah indikator pembangunan yang mengalami peningkatan.
Salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik dari 75,67 pada 2024 menjadi 76,37 pada 2025.
“Ini menunjukkan aktivitas perekonomian daerah berjalan cukup baik,” kata Warsubi.
Tak hanya itu, tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur melalui gini ratio tercatat sebesar 0,302. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur yang berada di level 0,369.
Dari sisi infrastruktur, capaian juga melampaui target. Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) tercatat sebesar 0,7197. Sementara itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 58,98 atau 99,88 persen dari target yang ditetapkan.
Pada sektor sosial, Indeks Kesalehan Sosial (IKS) juga mengalami peningkatan, dari 87,65 menjadi 88,61.
“Capaian ini menunjukkan penguatan nilai sosial, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor berjalan dengan baik,” ujarnya.
Selain memaparkan capaian, Warsubi juga menjelaskan sejumlah kebijakan strategis yang telah dijalankan sepanjang 2025.
Di antaranya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan, Pendidikan Wawasan Kebangsaan, serta program desa maju dan sejahtera.
Pemkab Jombang juga telah menindaklanjuti berbagai rekomendasi DPRD. Langkah tersebut meliputi peningkatan pendapatan daerah, pelaksanaan operasi pasar, perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan, hingga penguatan sektor pendidikan dan pertanian.
“Seluruh kebijakan dan program ini merupakan bagian dari upaya kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jombang secara berkelanjutan,” kata Warsubi. (*)
