HASIL survei SMRC pada Juli 2026 menyingkap sebuah sinyal yang patut dicermati. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tercatat sebesar 51,1 persen. Turun tajam dibandingkan 81,2 persen pada November tahun lalu.
Penurunan lebih dari 30 poin persentase dalam waktu kurang dari setahun, bukan sekadar dinamika politik yang lazim. Namun, peringatan bahwa persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi sedang mengalami perubahan signifikan.
Dalam demokrasi, persepsi publik bukanlah variabel pinggiran. Tapi, cerminan dari pengalaman sehari-hari masyarakat. Ketika mayoritas warga merasa penghasilannya semakin sulit mengejar kenaikan harga kebutuhan pokok, peluang kerja formal belum membaik, dan daya beli terus tertekan, maka statistik makro yang positif pun kehilangan daya persuasinya.
Bagi masyarakat, ukuran kesejahteraan tidak dimulai dari angka pertumbuhan ekonomi, melainkan dari kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Di tengah perubahan persepsi tersebut, perhatian publik juga tertuju pada pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Terlepas dari apa pun alasan yang melatarbelakanginya, pergantian kepemimpinan bank sentral pada saat ekonomi menghadapi tantangan tidak akan dipandang sebagai peristiwa administratif semata.
Di mata pelaku pasar, stabilitas institusi sering kali sama pentingnya dengan substansi kebijakan. Karena itu, proses transisi yang berlangsung harus mampu menjaga kepercayaan terhadap independensi dan kredibilitas Bank Indonesia.
Tidak tepat menarik kesimpulan bahwa kedua peristiwa tersebut memiliki hubungan sebab-akibat secara langsung. Namun, ketika penurunan optimisme publik terhadap kondisi ekonomi terjadi bersamaan dengan perubahan kepemimpinan otoritas moneter, ruang spekulasi akan terbuka.
Dalam dunia ekonomi modern, persepsi memiliki konsekuensi nyata karena memengaruhi ekspektasi investor, pelaku usaha, maupun konsumen. Oleh sebab itu, komunikasi kebijakan yang transparan menjadi sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa sebagian masyarakat kehilangan optimisme ketika pertumbuhan ekonomi nasional sebelumnya sempat dilaporkan berada pada kisaran 5,61 persen?
Jawabannya terletak pada kesenjangan antara indikator makroekonomi dan pengalaman ekonomi rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran agregat yang penting, tetapi tidak selalu menggambarkan bagaimana manfaatnya terdistribusi.
Ketika biaya hidup meningkat lebih cepat daripada pendapatan, harga pangan tetap tinggi, dan kesempatan kerja berkualitas belum berkembang sesuai harapan, masyarakat akan menilai kondisi ekonomi berdasarkan apa yang dialami, bukan semata-mata berdasarkan angka statistik.
Fenomena tersebut bukanlah sesuatu yang unik. Di berbagai negara, pemerintah dengan indikator makro yang relatif baik tetap dapat menghadapi penurunan kepercayaan publik apabila manfaat pertumbuhan belum dirasakan secara merata. Karena itu, menjaga kualitas pertumbuhan menjadi sama pentingnya dengan menjaga besarnya pertumbuhan itu sendiri.
Situasi tersebut semestinya dibaca pemerintah sebagai sistem peringatan dini.
Pertama, kredibilitas kebijakan harus dijaga melalui transparansi dan konsistensi. Pergantian kepemimpinan Bank Indonesia perlu disertai penjelasan yang terbuka agar tidak memunculkan ketidakpastian yang tidak perlu. Sosok pengganti harus memiliki kompetensi teknokratis yang kuat, rekam jejak yang kredibel, serta komitmen yang tidak diragukan terhadap independensi bank sentral.
Kedua, fokus kebijakan perlu diarahkan untuk memperkecil jarak antara capaian makroekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengendalian inflasi pangan, penciptaan lapangan kerja produktif, perlindungan daya beli kelas menengah, serta kepastian bagi dunia usaha akan lebih menentukan persepsi publik dibandingkan sekadar keberhasilan mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi.
Ketiga, pemerintah perlu membangun komunikasi publik yang lebih berbasis data daripada sekadar narasi. Kritik terhadap kondisi ekonomi seharusnya diperlakukan sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan. Bukan semata-mata diposisikan sebagai serangan politik. Kepercayaan publik tumbuh ketika pemerintah menunjukkan kesediaan mendengar, menjelaskan, dan bertindak berdasarkan fakta.
Presiden Prabowo kini menghadapi momentum penting untuk melakukan evaluasi terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Respons yang tenang, berbasis data, dan berorientasi pada solusi akan jauh lebih efektif dibandingkan reaksi yang defensif. Pasar membutuhkan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan bukti bahwa kebijakan benar-benar meningkatkan kualitas hidup mereka.
Dan, legitimasi sebuah pemerintahan tidak ditentukan seberapa meyakinkan narasi yang dibangun, melainkan seberapa nyata perubahan yang dirasakan masyarakat. Statistik makro tetap penting sebagai kompas kebijakan, tetapi dapur rumah tangga adalah barometer yang paling jujur. Ketika keduanya berjalan seiring, kepercayaan publik akan pulih dengan sendirinya.
Sebaliknya, apabila setiap kritik atas rapuhnya daya beli, melemahnya kepercayaan pasar, atau goyahnya rupiah terus-menerus dicap sebagai ulah para “londo ireng” yang dianggap merongrong bangsa, pemerintah hanya sedang menipu diri sendiri.
Kritik bukanlah musuh negara; sering kali justru merupakan sistem peringatan dini agar arah kebijakan tidak semakin jauh dari realitas. Sebab, beras tidak menjadi murah karena narasi, investasi tidak datang karena slogan, dan kredibilitas ekonomi tidak pernah dibangun di atas fondasi paranoia. Pemerintah mungkin dapat memenangkan perdebatan politik, tetapi hanya kebijakan yang tepat yang mampu memenangkan kembali kepercayaan rakyat. (*)
