KabarBaik.co, Surabaya – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut istilah ‘Londo Ireng’ dalam pidatonya pada puncak Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (23/7), memunculkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi.
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bahaudin Mudhary Madura, Rosnindar Prio Eko Rahardjo, menilai polemik tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat kualitas komunikasi publik, terutama komunikasi yang dilakukan oleh pejabat negara.
Menurut pria yang akrab disapa Rosi ini, dalam perspektif ilmu komunikasi, penggunaan pelabelan terhadap kelompok yang menyampaikan kritik perlu dicermati karena dapat menggeser fokus pembahasan dari substansi persoalan menuju identitas pihak yang mengkritik.
“Dalam kajian komunikasi politik, penggunaan label terhadap kelompok tertentu sering dipandang sebagai bentuk komunikasi defensif. Perdebatan kemudian bergeser dari isi kritik menjadi siapa yang menyampaikan kritik tersebut,” ujarnya saat dikonfirmasi KabarBaik.co, Minggu (26/7).
Ia menjelaskan bahwa istilah ‘Londo Ireng’ memiliki muatan sejarah yang cukup kuat dalam konteks Indonesia. Karena itu, penggunaan istilah tersebut di ruang publik berpotensi menimbulkan beragam tafsir di masyarakat, terlebih jika dikaitkan dengan kelompok seperti wartawan, pengamat maupun pegiat organisasi masyarakat sipil yang menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan publik.
Rosi berpandangan, komunikasi seorang kepala negara idealnya mampu membangun ruang dialog yang inklusif. Menurutnya, perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi.
“Komunikasi publik yang dibangun pemimpin sebaiknya bersifat integratif, yakni mampu merangkul berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang menyampaikan kritik. Kritik adalah bagian dari dinamika demokrasi yang perlu direspons secara argumentatif,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pelabelan terhadap kelompok tertentu berpotensi menimbulkan efek psikologis dalam ruang publik. Dalam kajian komunikasi dikenal konsep chilling effect maupun spiral of silence, yakni kondisi ketika sebagian orang memilih mengurangi atau menahan penyampaian pendapat karena khawatir terhadap konsekuensi sosial maupun politik.
“Ruang demokrasi akan lebih sehat apabila masyarakat tetap merasa aman menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab, sementara pemerintah meresponsnya melalui data, argumentasi, dan keterbukaan informasi,” ujarnya.
Rosi menambahkan wartawan memiliki fungsi penting dalam sistem demokrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, hubungan antara pemerintah dan media semestinya dibangun atas dasar saling menghormati peran masing-masing.
Menurutnya, kritik yang disampaikan media maupun akademisi tidak selalu dimaknai sebagai bentuk permusuhan, melainkan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Ia berharap polemik yang berkembang dapat disikapi secara bijaksana oleh semua pihak. Pemerintah, menurutnya, memiliki kesempatan untuk memperjelas maksud pernyataan yang disampaikan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Dalam komunikasi publik, klarifikasi merupakan langkah yang penting ketika sebuah pernyataan memunculkan beragam interpretasi. Dialog yang terbuka akan lebih efektif dalam menjaga kepercayaan publik dibandingkan saling memberi label,” katanya.
Rosi juga menilai bahwa komunikasi politik yang mengedepankan transparansi, argumentasi berbasis data, serta penghormatan terhadap kritik akan memperkuat kualitas demokrasi Indonesia. Menurutnya, setiap perbedaan pandangan sebaiknya dijadikan ruang untuk berdialog dan mencari solusi bersama, bukan memperlebar jarak antarkelompok dalam masyarakat.
Ia berharap polemik tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya etika komunikasi publik, terutama bagi pejabat negara yang setiap pernyataannya memiliki dampak luas terhadap kehidupan demokrasi dan kepercayaan masyarakat. (*)
