KabarBaik.co, Jombang – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pentingnya kolaborasi lintas elemen dalam memperbarui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal itu disampaikan saat menghadiri sosialisasi di Pendopo Kabupaten Jombang, Sabtu (28/2).sore.
Agenda tersebut turut dihadiri Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Jombang KH Salmanuddin Yazid, kepala desa, pendamping sosial, operator desa, serta sejumlah unsur terkait.
“Sore ini kami bersama bupati, wakil bupati, para pendamping, operator desa, kepala desa dan elemen lainnya memperkuat kolaborasi serta koordinasi untuk menghadirkan data yang lebih akurat,” ujar Gus Ipul kepada awak media usai kegiatan.
Menurutnya, akurasi data menjadi kunci utama dalam pengentasan kemiskinan dan penyaluran perlindungan sosial. Karena itu, data sosial ekonomi harus terus dimutakhirkan melalui dua jalur, yakni formal dan partisipatif.
Ia menjelaskan, jalur formal dilakukan secara berjenjang mulai dari RT, RW, kelurahan atau desa, Dinas Sosial kabupaten/kota, hingga pemerintah daerah. Selanjutnya data dikirim ke pusat untuk diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Hasil pemutakhiran dari daerah dibawa ke Jakarta untuk diolah BPS dan kemudian disajikan setiap tiga bulan sekali,” jelasnya.
Data tersebut kemudian disusun dalam peringkat desil satu hingga desil sepuluh. Skema ini, kata Gus Ipul, memudahkan pemerintah menentukan sasaran intervensi program pengentasan kemiskinan maupun perlindungan sosial.
Selain jalur formal, Kemensos juga membuka jalur partisipasi masyarakat. Warga yang menemukan ketidaksesuaian data dapat mengajukan usulan atau sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos dengan fitur usul-sanggah.
Pengaduan juga bisa disampaikan melalui Command Center yang beroperasi 24 jam serta layanan WhatsApp Center di nomor 08877-171-171.
“Semua saluran ini kami siapkan agar banyak pihak bisa berpartisipasi menghadirkan data yang sesuai kenyataan di lapangan,” katanya.
Gus Ipul menambahkan, pemerintah juga terus melakukan verifikasi langsung terhadap penerima manfaat. Ia mencontohkan, dari sekitar 12 juta warga yang didatangi dan diajak berdialog, ditemukan hampir dua juta orang yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
“Selain itu, kerja sama dengan pemerintah daerah juga diperkuat untuk mempercepat validasi terhadap penerima manfaat di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan digitalisasi penyaluran bantuan sosial. Transformasi ini didukung aplikasi yang disiapkan oleh Dewan Ekonomi Nasional dan Tim Percepatan Transformasi Digital Pemerintah guna memastikan transparansi serta ketepatan sasaran.
Menanggapi mekanisme di tingkat kelurahan dan desa, Gus Ipul menegaskan jalur partisipasi tetap dibuka sebagai penyeimbang.
Menurutnya, lurah atau kepala desa memang memahami kondisi warganya, namun masyarakat tetap diberi ruang untuk melengkapi atau mengoreksi data melalui sistem yang tersedia.
“Artinya, setiap kita punya kesempatan untuk ikut memutakhirkan data ini agar makin solid dan tepat sasaran,” pungkasnya. (*)
