KabarBaik.co, Batu – Pemkot Batu memastikan penyelesaian pembangunan tiga sekolah negeri yang sempat terhenti menjadi prioritas. Langkah percepatan terus disiapkan agar fasilitas pendidikan tersebut dapat segera dimanfaatkan kembali oleh siswa dan proses belajar mengajar berjalan normal.
Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menegaskan pemerintah daerah tengah mengupayakan berbagai skema untuk melanjutkan proyek yang terhambat akibat persoalan pada pihak pelaksana.
“Fasilitas pendidikan harus segera diselesaikan. Kami ingin ruang kelas dan sarana pendukung lainnya dapat kembali digunakan sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan normal tanpa hambatan,” ujarnya, Rabu (3/6).
Tiga sekolah yang terdampak penghentian proyek tersebut adalah SMP Negeri 4 Kota Batu, SD Negeri Temas 1, dan SD Negeri Sisir 1. Hingga saat ini, progres pembangunan di ketiga sekolah tersebut masih tergolong rendah karena pekerjaan berhenti sebelum seluruh target pembangunan terselesaikan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Batu saat ini sedang mengkaji sejumlah alternatif pendanaan. Salah satu opsi yang masuk dalam pembahasan adalah pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) guna mempercepat penyelesaian pekerjaan konstruksi yang tersisa.
Heli mengungkapkan, pihaknya telah meminta Penjabat Sekretaris Daerah bersama perangkat daerah terkait untuk melakukan kajian menyeluruh, baik dari sisi teknis maupun aspek hukum, sebelum keputusan diambil.
“Kami telah meminta Penjabat Sekretaris Daerah untuk mengkaji seluruh persoalan yang ada, termasuk aspek teknis dan dasar hukumnya. Tujuannya agar pembangunan ruang kelas yang saat ini terhenti bisa segera dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Menurutnya, sektor pendidikan tidak boleh terdampak lebih lama akibat persoalan yang terjadi pada kontraktor pelaksana. Karena itu, pemerintah berupaya mencari solusi tercepat tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku.
Ia menegaskan setiap langkah yang diambil harus memiliki landasan hukum yang kuat guna menghindari munculnya persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.
“Yang menjadi perhatian utama kami adalah bagaimana fasilitas pendidikan ini bisa segera dimanfaatkan kembali oleh siswa. Namun seluruh langkah yang diambil harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelasnya.
Selain membahas skema BTT, Pemkot Batu juga menyiapkan opsi lain apabila penggunaan anggaran tersebut tidak memungkinkan untuk diterapkan. Salah satunya melalui mekanisme pengadaan ulang sesuai prosedur yang berlaku.
“Semua opsi sedang kami evaluasi. Jika terdapat kendala regulasi pada satu skema, maka akan kami tempuh mekanisme lain yang sesuai aturan agar proyek tetap bisa dilanjutkan,” jelas Heli.
Sementara itu, tim teknis masih melakukan perhitungan kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan di tiga sekolah tersebut. Evaluasi dilakukan terhadap volume pekerjaan yang belum terselesaikan sekaligus menyesuaikan kebutuhan biaya dengan harga material bangunan terkini.
“Kami masih menghitung volume pekerjaan yang belum terselesaikan. Nilai anggarannya tentu harus disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan dan perkembangan harga bahan bangunan saat ini,” tandas Heli.
Pemkot Batu menargetkan seluruh pekerjaan yang sempat terhenti dapat kembali berjalan dan rampung sebelum akhir tahun anggaran, sehingga sarana pendidikan yang dibutuhkan siswa dapat berfungsi secara optimal. (*)
