KabarBaik.co- Suhu politik menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur, semakin menghangat dan masih dinamis. Selain calon yang bakal running melawan gubernur petahana Khofifah Indar Parawansa, sejauh ini nama-nama bakal calon wakil gubernur (Wagub) juga masih sangat cair.
Sesuai tahapan KPU, pendaftaran pasangan calon gubernur-Wagub dijadwalkan Agustus mendatang. Praktis hanya tinggal lima bulan lagi. Partai-partai masih terus melakukan konsolidasi internal dan penjajakan-penjajakan antarelite. Terutama parpol peraih kursi di DPRD Jatim. Belum ada yang resmi mendeklarasikan pasangan calonnya.
Kans Besar Pak Yes Melenggang Kembali di Pilkada Lamongan
Seperti diketahui, hasil Pemilu 2024, menempatkan 10 parpol peraih kursi di gedung Indrapura. Yakni, PKB dengan 27 kursi, PDIP dan Gerindra masing-masing 21 kursi, Golkar 15 kursi, Demokrat 11 kursi, Nasdem 10 kursi, PAN dan PKS masing-masing 5 kursi, PPP 4 kursi, dan PSI 1 kursi.
Dari komposisi tersebut, praktis hanya PKB yang bisa langsung mengusung pasangan calon tanpa koalisi dengan parpol lain. Sebab, perolehan kursinya sudah lebih 20 persen. Untuk bisa mengajukan pasangan calon, minimal parpol harus mendulang 24 kursi dari 120 kursi di DPRD Jatim. Karena itu, selain PKB, parpol lain harus berkoalisi.
Nama Khofihan hampir dipastikan maju sebagai calon gubernur untuk periode keduanya. Namun, sejauh ini belum ada kepastian parpol mana yang akan mengusung. Memang, sebelum pelaksanaan Pilpres 2024 lalu, sejumlah parpol Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabumung Raka, telah memberikan rekomendasi untuk Khofifah.
Kendati begitu, boleh jadi konstelasi berubah. Selain melihat peta perolehan kursi, juga perkembangan politik nasional yang sangat dinamis. Nama calon Wagub untuk Khofifah, sejauh ini juga masih gelap. Apakah kembali berpasangan dengan Wagub petahana Emil Elistianto Dardak atau mengambil pasangan lain.
Yang jelas, selain nama Khofifah, belakangan muncul nama kandidat lain. Di antaranya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, Menteri Sosial (Mensos) yang juga kader PDIP Tri Rismaharini, Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad, Ketua DPD Golkar Jatim M. Sarmuji, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, dan beberapa nama tokoh lainnya.
Lalu, apakah ada potensi kemuncula kandidat di luar kader partai? Surokim Abdus Salam, pengamat politik yang juga peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) menyampaikan, dinamika politik Jatim masih sangat cair. Dia menyebut, masih memungkinkan untuk mengajukan kandidat non-kader partai sebagai penguat bagi calon-calon gubernur. Sebut saja dari perguruan tinggi, ormas, NGO atau pegiat sosial kemasyarakatan yang lain.
“Demikian juga dengan munculnya nama Lutfil Hakim, ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jawa Timur, yang selama ini sudah banyak orang mengetahui kapasitas dan kualitasnya,” ujar Surokim, yang juga dosen Universitas Trunojoyo Madura itu, Minggu (7/5).
Menurut Surokim, semua ini perlu diikhtiarkan agar ekosistem politik kian dinamis. Misa muncul para kandidat potensial yang akan membuka peluang kemunculan kandidat-kandidat berkualitas.“Dengan demikian kontestasi pemilihan pimpinan di Jatim bisa semakin kompetitif,” ujarnya.
Munculnya nama-nama di luar kader nonpartai, seperti Lutfil Hakim dan nama lain, menjadi angin segar. ’’Adanya stok calon yang melimpah akan membuat kompetisi pilkada jauh lebih menarik dan kompetitif sehingga bisa berlangsung lebih demokratis,” paparnya.
Dia menegasakan, makin terbuka dan kompetitif maka akan membuat Pilkada jauh lebih terhormat dan bermartabat. Kemudian, bisa menghasilkan para pemimpin berkualitas dan berintegritas. Diakui Surokim, memang peta jalan menjadi tidak mudah bagi calon nonparpol. Namun, para pemimpin yang berasal dari luar partai memiliki preferensi lebih komunikatif, lebih adaptif, dan akomodatif.
“Yang pasti lebih leluasa bergerak melakukan berbagai terobosan dan perubahan baru. Sebab, biasanya mereka itu jauh lebih independen,” pungkasnya. (*)
