KabarBaik.co – Gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan Batalyon 15 Marinir TNI Angkatan Laut di Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, terus bergulir. Warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tani Antar Desa (Fakta) Kecamatan Nguling mendatangi Komisi A DPRD Jawa Timur untuk menyuarakan penolakan tersebut.
Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansya, bersama sejumlah anggotanya yang membidangi soal pemerintahan dan hukum menerima warga. Dalam pertemuan tersebut, warga menegaskan perlunya penghentian sementara proyek dan pemindahan lokasi ke area yang lebih jauh dari pemukiman penduduk.
“Sebaiknya perkara pembangunan Batalyon dihentikan hingga permasalahan selesai hingga tidak ada konflik berkepanjangan,” tegas Dedi.
Ketua Fakta, Lasminto, menyampaikan bahwa rencana pembangunan tersebut menimbulkan kekhawatiran serius bagi warga. Sebab, pengalaman pahit masa lalu ketika aktivitas militer berdampak langsung pada keselamatan publik.
“Pembangunan ini dekat rumah warga setelah berdiri pasti ada latihan perang dan latihan tembak. Kami punya trauma. Warga pernah menjadi korban peluru nyasar setelah 2007 yang menewaskan beberapa warga,” kata Lasminto.
Menurut Lasminto, selama ini sekitar 10 desa terdampak daerah konflik di kawasan tersebut, dengan total sekitar 21 ribu kepala keluarga. Ia menyebut Desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, yang menjadi titik vital pembangunan Bataliyon 15 dianggap sebagai wilayah padat penduduk yang tidak layak untuk aktivitas militer berskala besar.
Ia berharap pertemuan ini menjadi langkah awal menuju solusi yang menguntungkan semua pihak. “Ada 10 Desa dan ribuan warga yang ada di sekitar lokasi pembangunan Batalyon, pembangunan ini sebenarnya tidak layak nantinya berbenturan dengan masyarakat,” ujarnya.
Audiensi ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa penolakan warga terhadap pembangunan Batalyon 15 Marinir di Nguling, Kabupaten Pasuruan. Bukan sekadar reaksi emosional, melainkan permintaan atas keamanan, keadilan, dan perlindungan hak-hak warga sipil. (*)
