SEJUMLAH media dalam beberapa hari terakhir memberitakan hasil survei sejumlah lembaga independen pada Juli 2026. Survei itu menunjukkan penurunan signifikan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Jika pada akhir 2025 angka kepuasan masih berada di kisaran 80 persen, kini dilaporkan angkanya berada di sekitar 50 persen.
Pada saat bersamaan, sejumlah survei juga mengindikasikan bahwa apabila pemilihan presiden (Pilpres) digelar hari ini, maka elektabilitas Prabowo tidak lagi mendominasi. Tertinggal dengan sejumlah nama. Bahkan, dalam beberapa simulasi cukup jauh berada di bawah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM).
Terlepas dari perbedaan setiap lembaga survei, kecenderungan yang muncul patut dicermati. Penurunan kepuasan publik dalam waktu relatif singkat bukan sekadar fluktuasi statistik, melainkan sinyal adanya persoalan serius dalam relasi antara pemerintah dan masyarakat.
Pertanyaan besarnya adalah apa yang sesungguhnya berubah?
Salah satu jawabannya mungkin justru terletak pada program-program yang sejak awal diposisikan sebagai identitas utama pemerintahan Prabowo. Yakni, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diproyeksikan sebagai wajah keberpihakan negara kepada rakyat.
Keduanya dirancang bukan hanya sebagai kebijakan, tetapi juga sebagai simbol politik bahwa negara hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ironisnya, dalam persepsi sebagian publik, kedua program tersebut justru berkembang menjadi sumber kritik yang meluas.
Fenomena tersebut menarik. Sebab, dalam teori komunikasi politik, program unggulan semestinya menjadi political asset yang meningkatkan legitimasi pemimpin. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Program yang seharusnya menjadi magnet elektoral berubah menjadi beban politik. Dalam bahasa yang lebih sederhana, pemerintah seolah “terluka” oleh kebijakan yang paling dibanggakannya sendiri.
Tentu tidak adil menyimpulkan bahwa substansi programnya sepenuhnya keliru. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana program itu dipersepsikan oleh masyarakat.
Dalam politik modern, persepsi sering kali lebih menentukan daripada niat baik pemerintah. Publik tidak hanya menilai tujuan sebuah kebijakan, melainkan juga mempertanyakan prioritas, efektivitas, serta dampak nyata yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih, mengemuka skandal megakorupsi itu hingga rente-rente di balik progrma itu.
Ketika masyarakat masih menghadapi tekanan daya beli, rupiah terus loyo, lapangan pekerjaan yang belum sepenuhnya pulih, harga kebutuhan pokok yang dianggap tinggi, hingga persoalan pelayanan publik yang belum memuaskan, maka program sebesar apa pun akan dipertanyakan apabila manfaatnya belum dirasakan secara langsung.
Di sinilah komunikasi pemerintah tampaknya menghadapi tantangan serius.
Alih-alih memperkuat legitimasi kebijakan melalui argumentasi yang rasional, beberapa pernyataan dari elite justru memunculkan kontroversi. Pernyataan seorang menteri yang menyebut bahwa tanpa program MBG “rakyat sudah mati duluan” misalnya, yang ramai menjadi bahan perdebatan bahkan olok-olok di media sosial itu.
Terlepas dari konteks yang dimaksud, narasi seperti itu sulit diterima oleh publik yang terbiasa menguji setiap klaim melalui pengalaman sehari-hari. Di sisi lain, muncul narasi-narasi pembanding yang jauh lebih bisa diterima akal sehat.
Dalam era media sosial, satu kalimat yang dianggap berlebihan dapat mengalahkan ratusan halaman penjelasan kebijakan.
Persoalan serupa juga muncul ketika sejumlah pernyataan Presiden dipersepsikan tidak sejalan dengan realitas yang dirasakan masyarakat. Sekecil apa pun kesenjangan antara narasi resmi dan pengalaman publik, ruang digital akan memperlebar perbedaan tersebut.
Akibatnya, pemerintah bukan hanya menghadapi kritik terhadap kebijakannya, tetapi juga menghadapi krisis kredibilitas komunikasi.
Fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya program yang diluncurkan. Yang jauh lebih penting adalah apakah masyarakat merasa program tersebut menjawab kebutuhan mereka.
Sejarah politik, baik di Indonesia maupun di banyak negara , menunjukkan bahwa pemimpin sering kali tidak jatuh karena kekurangan program. Tapi, karena kehilangan kemampuan meyakinkan publik bahwa program tersebut memang relevan bagi kehidupan mereka.
Survei, tentu saja, bukan hasil akhir. Angka kepuasan dapat berubah cepat, demikian pula elektabilitas. Namun survei tetap merupakan instrumen penting untuk membaca arah opini publik. Mengabaikannya sama saja dengan mengabaikan suara masyarakat yang menjadi fondasi demokrasi.
Karena itu, penurunan tingkat kepuasan publik semestinya tidak dibaca sebagai ancaman politik semata, melainkan sebagai peringatan dini. Pemerintah memiliki kesempatan untuk mengevaluasi bukan hanya pelaksanaan program-program unggulan, tetapi juga cara menentukan prioritas kebijakan dan membangun komunikasi publik yang lebih kredibel.
Legitimasi politik tidak dibangun oleh slogan, melainkan oleh pengalaman nyata masyarakat. Program unggulan hanya akan menjadi modal politik apabila manfaatnya benar-benar dirasakan. Sebaliknya, apabila publik merasa program tersebut tidak menjawab persoalan yang paling mendesak, maka program yang semula dimaksudkan sebagai kekuatan justru berpotensi berubah menjadi beban dan bumerang.
Dalam politik demokratis, tidak ada kebijakan yang kebal terhadap penilaian publik. Dan ketika persepsi mulai bergerak menjauh dari harapan pemerintah, yang dibutuhkan bukanlah pembelaan tanpa henti, melainkan keberanian untuk mengevaluasi diri. (*)
