Dari sebuah kawasan kecil di kaki Gunung Merapi, Sumatera Barat, belakangan mengemuka suara jernih dalam diskursus kebijakan publik Indonesia. Namanya Media Wahyudi Askar.
Di tengah gejolak program-program pemerintah bernilai ratusan triliun rupiah, dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus Direktur Keadilan Fiskal dan pendiri Center of Economic and Law Studies (CELIOS) itu terus mengingatkan satu hal sederhana. Niat baik tidak selalu menghasilkan kebijakan baik. Tanpa perencanaan matang, penargetan tepat, dan pengawasan yang kuat, anggaran besar justru berpotensi menjadi pemborosan massal.
Gaya komunikasinya lugas. Kritiknya tajam. Namun hampir selalu bertumpu pada data. Hasil-hasil riset. Karena itu, ketika Media berbicara soal pajak, subsidi, ketimpangan ekonomi, atau program-program strategis pemerintah, pendapatnya sulit diabaikan.
Perjalanan intelektual Media bermula dari Batusangkar, tanah yang melahirkan banyak tokoh pemikir Minangkabau. Setelah menempuh pendidikan dasar dan menengah di kampung halamannya, dia melanjutkan studi ke UGM.
Pada 2012, Media menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Pemerintahan (Public Policy and Management) dengan predikat cum laude. Ketertarikannya pada isu pembangunan dan kebijakan publik kemudian membawanya melanjutkan studi ke Inggris.
Di University of Manchester, Media meraih gelar Master of Science bidang Development Finance pada 2015 dengan predikat Distinction. Ia kemudian menyelesaikan program doktoral pada 2019 di bidang Development Policy and Management. Disertasinya membahas perkembangan sektor keuangan dan implikasinya terhadap negara-negara berkembang.
Pengalaman akademik tersebut membentuk fondasi kuat bagi pendekatannya dalam membaca kebijakan publik: menggabungkan perspektif ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan keadilan sosial.
Sebelum mendirikan CELIOS, Media sempat menjabat sebagai Fiscal Justice Program Manager di Oxfam Indonesia. Pengalaman itu semakin memperkuat fokusnya pada isu keadilan fiskal, transparansi anggaran, dan pengurangan ketimpangan ekonomi.
Kini, selain mengajar di Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM, ia memimpin CELIOS, lembaga riset independen yang aktif mengkaji berbagai kebijakan ekonomi nasional.
Mengupas MBG: Kritik Berbasis Data dan Fakta
Popularitas Media Askar sebagai pengkritik kebijakan melonjak tajam ketika ia dan tim CELIOS menerbitkan serangkaian kajian mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan pemerintah yang memiliki anggaran hingga Rp 335 triliun tahun ini saja.
Program tersebut dipromosikan sebagai salah satu instrumen utama untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Namun, bagi Media, besarnya anggaran justru menuntut tingkat akuntabilitas yang jauh lebih tinggi.
Salah satu temuan CELIOS yang paling menyita perhatian publik adalah ketimpangan distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Menurut analisis yang dipaparkan Media, Jawa Barat yang memiliki prevalensi stunting relatif rendah, sekitar 15–16 persen, memperoleh lebih dari 6.300 unit SPPG. Sebaliknya, Papua Pegunungan yang memiliki prevalensi stunting sekitar 40 persen hanya memperoleh sekitar 13–14 unit. Sulawesi Barat yang tingkat stuntingnya berada di kisaran 35 persen hanya mendapatkan sekitar 177 unit.
“Kalau kita lihat data stunting paling besar itu Papua Pegunungan, 40 persen. SPPG di sana? 13,” ujar Media dalam salah satu diskusi publik.
Bagi Media, angka-angka tersebut memunculkan pertanyaan mendasar. Jika tujuan utama program adalah mengatasi stunting, mengapa fasilitas pendukung justru lebih terkonsentrasi di wilayah yang relatif memiliki masalah gizi lebih rendah?
Kritik itu kemudian berkembang menjadi perdebatan nasional mengenai efektivitas desain dan penargetan program.
CELIOS juga menghitung potensi pemborosan yang sangat besar. Dalam simulasi yang dipublikasikan lembaga tersebut, nilai makanan MBG yang berpotensi terbuang diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,7 triliun per minggu apabila tingkat konsumsi dan penerimaan makanan tidak sesuai target.
Lebih jauh lagi, Media dan timnya membuat simulasi bahwa apabila anggaran Rp 335 triliun dibagikan langsung kepada keluarga miskin, secara teoritis setiap keluarga dapat menerima sekitar Rp 5,2 juta per bulan. Sementara dalam desain program yang ada, manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat miskin diperkirakan hanya sekitar Rp 200 ribu per bulan.
Menurut Media, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran justru berputar di rantai vendor, logistik, dan penyedia layanan. Dalam sejumlah kesempatan, ia menyebut situasi tersebut berisiko menjadikan program sebagai bentuk corporate welfare apabila tidak dilakukan perbaikan tata kelola.
Temuan-temuan itu kemudian dituangkan dalam laporan CELIOS berjudul Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis yang terbit pada 2025. Laporan tersebut menyoroti berbagai persoalan potensial, mulai dari menu yang tidak disukai anak-anak, risiko tingginya makanan terbuang, ketergantungan terhadap produk impor, minimnya keterlibatan UMKM lokal, hingga potensi korupsi akibat rantai pasok yang panjang dan pengawasan yang lemah.
Tak mengherankan jika laporan tersebut menjadi salah satu dokumen yang paling banyak dibahas dalam perdebatan mengenai masa depan Program Makan Bergizi Gratis.
Meski dikenal sebagai pengkritik keras, Media bukan tipe intelektual yang berhenti pada kritik. Dalam hampir setiap kajian yang diterbitkan CELIOS, selalu ada rekomendasi kebijakan yang rinci dan terukur. Ia mendorong agar program sosial lebih difokuskan pada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama keluarga miskin, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi.
Ia juga mengusulkan desentralisasi pelaksanaan program dengan melibatkan sekolah, komunitas lokal, koperasi, petani, nelayan, dan UMKM sebagai bagian utama rantai penyediaan pangan. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal.
CELIOS bahkan merekomendasikan agar sedikitnya 85 persen kebutuhan pangan program dipenuhi dari UMKM dan produsen lokal. Selain itu, Media menekankan pentingnya transparansi anggaran, audit independen, evaluasi berkala, serta pengawasan publik sebelum program diperluas secara nasional.
Dalam beberapa kesempatan, ia juga berpendapat bahwa bantuan langsung tunai dapat menjadi alternatif yang lebih rasional dibanding skema sentralistik yang rumit dan mahal.
Posisi kritis tersebut tidak selalu diterima dengan baik. Tim CELIOS pernah melaporkan adanya ancaman dan intimidasi setelah mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah. Namun bagi Media, kritik berbasis data merupakan bagian tak terpisahkan dari demokrasi yang sehat.
Menjaga Akal Sehat Fiskal
Di tengah era ketika kebijakan publik sering dibungkus oleh slogan, pencitraan, dan pertarungan politik, Media Wahyudi Askar hadir sebagai representasi generasi baru intelektual publik Indonesia.
Perjalanannya dari Batusangkar ke Manchester, lalu kembali ke Indonesia untuk mengajar, meneliti, dan mengawasi jalannya kebijakan publik, menunjukkan komitmen yang jarang dimiliki banyak akademisi. Ia memilih membawa hasil riset keluar dari ruang seminar dan menjadikannya bagian dari percakapan publik.
Setuju atau tidak terhadap pandangannya, kehadiran Media telah memperkaya kualitas perdebatan kebijakan di Indonesia. Ia terus mengingatkan bahwa negara bukan perusahaan yang boleh menghamburkan uang demi citra dan popularitas, melainkan institusi yang wajib mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang berasal dari rakyat.
Dalam kata-katanya sendiri, keberhasilan sebuah kebijakan tidak diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari seberapa banyak manfaat yang benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.
Dari Batusangkar hingga ruang-ruang diskusi nasional, Media Wahyudi Askar terus menyuarakan pesan yang sama. Pembangunan yang baik bukanlah pembangunan yang paling mahal, melainkan pembangunan yang paling adil, efektif, dan berpihak kepada rakyat. (*)
